Wapres: Perempuan Harus Mau Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengajak perempuan Indonesia berpartisipasi dalam posisi pembuat keputusan di berbagai bidang demi mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa. Dalam menyongsong era masyarakat 5.0, kepemimpinan perempuan di Indonesia, termasuk kalangan muslimah, perlu dioptimalkan dalam lingkup yang lebih luas untuk menghadapi tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi.

“Saya mengajak partisipasi seluruh pihak untuk membangun dan mendukung kesadaran perempuan muslimah untuk berpartisipasi di berbagai bidang,” kata Ma’ruf dalam keterangannya saat membuka secara virtual Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (Rakornas Komisi PRK MUI), Sabtu (26/3).

Baca juga: Konsep Karnus Bantu Pasien Diabetes Capai Kadar Gula Darah Normal

Ma’ruf menambahkan, semua pihak perlu terus mendorong agar makin banyak perempuan Indonesia menempati posisi strategis dan berprestasi di tingkat nasional ataupun global.

“Kehadiran pemimpin perempuan dalam berbagai sektor pembangunan layak diperhitungkan, termasuk dalam pembangunan karakter bangsa,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ma’ruf menekankan, perempuan harus mampu mengambil peran strategis secara aktif melalui kontribusi pemikiran, gagasan, dan pandangan terhadap pembangunan bangsa, sesuai dengan kepekaan dan kecerdasan sosial yang menjadi kekuatannya.

“Perempuan juga harus memberdayakan potensi diri dan meningkatkan kualitas diri sehingga melahirkan kreativitas, inovasi, pemikiran konstruktif dalam perspektif kesetaraan gender di semua lini kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, perempuan perlu senantiasa membangun akidah yang kuat dan akhlak mulia sebagai figur teladan bagi anak-anak dan lingkungannya. “Oleh karena itu, saya mengajak perempuan untuk mampu menjadi pionir atau pemrakarsa kebaikan,” pesannya.

Sebelumnya, Ketua Komisi PRK MUI Siti Ma’rifah menjelaskan, acara ini dipandang strategis untuk meluruskan stigma bahwa tidak ada ruang bagi kepemimpinan perempuan di dalam Islam, termasuk untuk menguatkan kiprah perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Dari kegiatan yang dapat diambil benang merah, yaitu ketiganya adalah berbicara tentang kepemimpinan perempuan,” urai Ma’rifah.

“Kegiatan bertujuan membangun kesadaran perempuan atau muslimah akan pentingnya perempuan pada posisi pengambilan keputusan bagi kemaslahatan umat dan bangsa,” tambahnya.

Di tempat yang sama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menekankan, sejarah mencatat peranan perempuan di Indonesia telah dimulai sejak masa perjuangan Kartini, kemudian muncul kementerian yang menangani urusan peranan wanita di dalam kabinet pada 1978, hingga berlanjut saat ini. Berbagai kegiatan untuk memajukan perempuan terus digalakkan pemerintah, termasuk dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional guna mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.

“Ini adalah pemikiran yang sangat maju jika kita bandingkan dengan apa yang terjadi di banyak negara lain di dunia. Dengan mengambil strategi pengarusutamaan gender, Indonesia bercita-cita agar setiap orang, perempuan dan laki-laki, harus diperhitungkan di dalam pembangunan supaya tidak ada yang tertinggal,” jelas Bintang. (OL-6)