Indonesia jadi Presiden Sidang IPU ke-144

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani terpilih presiden dalam sidang Interparliamentary Union (IPU) ke-144. Keputusan itu diambil saat sidang Governing Council, Senin (21/3). Presiden IPU Duarte Pacheco memimpin sidang tersebut dan sejumlah anggota antara lain Korea Selatan, Uni Emirate Arab, dan Bahrain mengusulkan Indonesia menjadi presiden sidang umum.

"Kita punya proposal dan kita perlu mempetimbangkan untuk menerimanya, apakah ada yang menolak? tidak. Ibu Puan Anda Presiden (sidang tahun ini)," ujar Duarte.

Sidang juga mendiskusikan mengenai permintaan yang diusulkan komite. Tahun ini, tidak ada negara baru yang meminta bergabung menjadi anggota. Tapi sejumlah lembaga berharap dapat bergabung dalam keanggotaan IPU. Duarte mengatakan permintaan itu ditunda mengingat IPU akan melakukan transformasi organisasi dengan menambah observer. Permintaan tersebut, ujarnya, akan dibahas kembali pada Oktober 2022.

"Kita harus punya metodelogi yang diadopsi untuk menerima anggota baru, nanti kita akan kembali Oktober untuk menganalisis permitaan khusus ini," tutur Duarte.

Duarte mengatakan Bahrain menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pada sidang IPU selanjutnya yang rencananya akan digelar di Manamah, pada 11-15 Maret 2023.

Sidang IPU ke-144 digelar di Bali Convention Center, Nusa Dua, Bali, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Minggu (20/3) dan akan berlangsung hingga Kamis (24/3). IPU merupakan organisasi kerja sama antarparlemen di tingkat global. Pada pertemuan tahun ini, IPU akan meluncurkan dua sumber referensi baru bagi anggota. Pertama, buku panduan penguatan kesiapan kesehatan yang berkerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan laporan parlemen global tentang perlibatan masyarakat dalam kerja parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyampaikan isu-isu penting akan dibahas selama sidang antara lain upaya perdamaian untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina, pemerataan vaksinasi, pendidikan dan aksi parlemen dalam menyikapi perubahan iklim.

Semua badan IPU, termasuk Dewan Pengurus, Komite Tetap, Komite Hak Asasi Manusia Anggota Parlemen dan Pertanyaan Timur Tengah, serta Forum Anggota Parlemen Wanita dan Forum Anggota Parlemen Muda, akan bersidang. Debat Umum merupakan wadah bagi para delegasi untuk berunding, bertukar pandangan untuk mengatasi keadaan darurat iklim.

Majelis akan mengadopsi resolusi dalam item darurat dan item subjek oleh Komite Tetap Perdamaian dan Keamanan Internasional. Dari sana diharapkan akan disimpulkan dokumen yang bisa diadopsi sebagai hasil dari keseluruhan tema debat umum. (OL-12)