Pramono Anung Tegaskan belum Ada Kepastian Golkar Masuk Kabinet

SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan belum ada kepastian kader Partai Golkar untuk masuk ke jajaran Kabinet Kerja setelah terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum partai berlambang beringin tersebut.

"Mengenai apakah Golkar akan bergabung dengan pemerintah, tentu ini adalah kewenangan sepenuhnya Presiden. Dan sampai hari ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut, dan ini juga telah disampaikan Presiden di Korea Selatan. Jadi belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/5).

Ia mengatakan, berakhirnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali yang menghasilkan keputusan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar menjadi sinyalemen akan semakin mudahnya komunikasi politik parlemen dengan pemerintah.

Namun Pramono menegaskan bahwa konfigurasi di dalam kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. "Jadi sampai hari ini Presiden belum membicarakan hal tersebut," katanya.

Pramono justru yakin hal yang berkaitan dengan parlemen tentunya akan lebih mudah terutama untuk urusan koordinasi dan komunikasi. "Apalagi Ketua DPR ini berasal dari Golkar, sehingga pasti akan lebih memudahkan kita dalam mengkomunikasikan apa yang menjadi program pemerintah," katanya.

Ia menambahkan, beberapa keputusan Munaslub Partai Golkar diperkirakan akan membuat konfigurasi dan bandul politik menjadi sedikit berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.

Terlebih, kata dia, Partai Golkar telah menyatakan sebagai partai yang akan mendukung pemerintahan. "Tentu harapannya bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Pak JK ini akan bisa menjadi lebih stabil, walaupun sekarang sudah sangat stabil," katanya.

Pihaknya berharap Munaslub yang rampung melalui proses mekanisme yang baik itu akan menjadi akhir dari proses kontraksi atau tarik menarik yang cukup panjang atau hampir setengah tahun di tubuh Partai Golkar.

"Tentunya pemerintah mengharapkan stabilitas politik dan karena Golkar sebagai partai kedua terbesar, tentunya punya andil dalam hal tersebut," kata Pramono.(X-11)