Sabtu 18 September 2021, 19:10 WIB

Korupsi, Tri Prasetyo Utomo Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakbar Dipecat

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Korupsi, Tri Prasetyo Utomo Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakbar Dipecat

ANTARA
Gubernur Anies Baswedan menandatangai keputusan pemberhentian tidak hormat Tri Prasetyo Utomo.

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberhentikan tidak hormat pegawai negeri sipil (PNS) pada bagian staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar) atas nama Tri Prasetyo Utomo karena terbukti secara sah melakukan korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtiya mengatakan pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 16 Agustus 2021, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

"Keputusan ini berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tri Prasetyo Utomo dijatuhi pidana penjara selama satu tahun empat bulan, serta membayar denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan," ujar Maria dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pemberhentian ini juga, kata Maria, sesuai dengan ketentuan hukum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah menjelaskan terkait gugatan yang dilakukan oleh Tri Prasetyo Utomo untuk mencabut SK pemberhentiannya sebagai PNS telah digugurkan, karena dinilai tidak sesuai prosedur.

"Keberatan pemberhentian seharusnya diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN melalui Badan Pertimbangan Pegawai bukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Gugatan digugurkan dalam proses dismissal sebelum masuk persidangan," ucapnya.

Adapun proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN oleh Ketua Pengadilan.

Dalam proses tersebut, Ketua Pengadilan melalui rapat permusyawaratan memutuskan dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima. (Ant/OL-12)

Baca Juga

Ist/DPR

Anggota DPR Tinjau Program Padat Karya BPJN PUPR Kepulauan Riau

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 11:29 WIB
Legislator Dapil Kepri tersebut mengungkapkan, dana aspirasi yang bersumber dari APBN 2021 itu digunakan melalui program padat...
Ist/DPR

Anggota DPR Berikan Bantuan Korban Tanah Longsor di Desa Trunyan

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 10:56 WIB
Anggota DPR RI AA. Bagus Adhi Mahendra atau yang akrab di panggil Gus Adhi meninjau langsung salah satu lokasi longsor di Desa Trunyan,...
Ist/DPR

Puan: Terima Kasih Tim Thomas Cup RI Sudah ‘Kibarkan’ Merah Putih

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 10:26 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan tim bulu tangkis putra Indonesia memboyong Piala Thomas...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya