Tim Satgas Verfikasi Data Internal terkait Panama Papers

JAKSA Agung HM Prasetyo menegaskan tim satuan tugas (satgas) yang dibentuk pemerintah terkait 'Panama Papers' akan bekerja dengan melakukan verifikasi data internal.

Data internal itu berada di Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Direktorat Jenderal Pajak.

"Soal itu (kinerja tim satgas) tanyakan ke Mensesneg (Menteri SekretarisNegara). Kita kan anggota (tim satgas). Yang pasti kalau sudah ada perintah verifikasi, ya kita laksanakan," ujarnya kepada Media Indonesia di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (26/4) malam.

Ia menjelaskan, pembentukan offshore company belum tentu bertujuan untuk melakukan kejahatan. Bisa pula alasannya terkait dengan bisnis. "Akan tetapi nanti data lengkap itu tetap kita teliti satu per satu."

Pelanggaran hukum terjadi apabila offshore company ternyata dibentuk dengan tujuan untuk menutupi kejahatan, seperti menampung transaksi ilegal, dana terorisme, dana peredaran narkoba, dan human trafficking.

"Ketika ada perusahaan kita investasi ke luar negeri dan tidak punya perusahaan lain, kan dobel (pajak), di sini bayar di sana bayar. Kalau punya perusahaan lain atau dikenal offshore company, yang kena pajak hanya di tempat investasi," ungkapnya.

Untuk tahap awal, imbuh dia, informasi dugaan penggelapan pajak Panama Papers yang diduga menyeret sejumlah nama pejabat publik di Tanah Air akan dilakukan dengan verifikasi, validasi, dan kajian bersama. (Gol/OL-5)