UNIVERSITAS Pertahanan (Unhan) akan menggelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) kepada Presiden RI ke-V Megawati Soekarnoputri. Kategorinya ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik pada fakultas strategi pertahanan.
“Pada Jumat (11/6) akan dilakukan sidang senat terbuka Unhan dalam rangka pengukuhan gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik pada fakultas strategi pertahanan kepada ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dalam keterangannya, Selasa (8/6).
Ia mengatakan sidang senat akademik Unhan telah menerima hasil penilaian dewan guru besar atas seluruh karya ilmiah Megawati sebagai syarat pengukuhannya. Pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Megawati dalam menghadapi krisis multidimensi di era pemerintahannya.
"Unhan mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia," tandasnya
Megawati, kata dia, menjadi presiden pertama perempuan di negara kita. Di eranya diselenggarakan pemilihan umum legislatif dan presidensial secara langsung.
Para menteri kabinet gotong royong di bawah kepemimpinan Megawati dan sejumlah guru besar dari dalam dan luar negeri pun mengakui peran Megawati dan telah memberikan rekomendasi akademik atas kuatnya karakter kepemimpinannga.
Beberapa guru besar dari dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik berasal dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri papan atas. Sedangkan guru besar dari luar negeri berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan dan Perancis.
Ditambahkannya, sebelum pengukuhan ini Megawati akan menyampaikan orasi ilmiah. Selaku kandidat penerima gelar, Megawati juga akan didampingi sejumlah guru besar pendamping kandidat.
"Rencananya, acara ini akan dihadiri sejumlah pejabat termasuk presiden dan wakil presiden serta sejumlah menteri kabinet serta undangan lainnya, dan dalam pelaksanaanya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat," pungkasnya. (OL-8)
