Kejagung Periksa Direktur Recapital Asset Management

TIM Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terus mendalami dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PT Asabri, kali ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap FP selaku Direktur Utama PT Recapital Asset Management.

"FP selaku Direktur Utama PT Recapital Asset Management. Saksi diperiksa terkait pendalaman Manajer Investasi (MI)," kata Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Senin (7/6).

Selain FP, terdapat dua saksi lain yang diperiksa penyidik yakni FB selaku mantan Fund Manager PT Kharisma Asset Management 2010-2016 dan mantan Direktur PT Pool Advista Aset Manajemen 2016-2020, diperiksa terkait pendalaman Manajer Investasi (MI) dan TS selaku Wiraswasta. Saksi diperiksa terkait klarifikasi soal blokir SID.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," tuturnya.

Sejauh ini Jampidsus Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi PT Asabri. Sembilan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode tahun 2011 - Maret 2016 (Purn) Mayjen Adam Rachmat Damiri dan Dirut PT Asabri periode Maret 2016 - Juli 2020 (Purn) Letjen Sonny Widjaja.

Kemudian Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi, Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015 - 2019 Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 - Januari 2017 Ilham W. Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Lalu Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Benny maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini pun telah resmi diumumkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merugikan merugikan keuangan negara mencapai Rp22,73 triliun. Kerugian negara di kasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya. (J-1)