Fadli Zon Ahok Jangan Atur Pemerintah Pusat

PERMINTAAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar ada surat keputusan resmi dari pemerintah untuk menghentikan reklamasi dikritisi Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli meminta Ahok tidak mengatur pemerintah pusat untuk mengeluarkan surat resmi, pasalnya Ahok sebagai Gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat.

"DKI Jakarta bukan negara sendiri, ini cuma salah satu Provinsi, dia (Ahok) juga perpanjangan pemerintahan pusat, harus ikut aturan tidak bisa bilang seenaknya Memangnya Ahok siapa,” ketus Fadli usai membuka acara Sistem Penegakan Etika Lembaga Perwakilan di Jakarta, Senin (18/4).

Terkait alasan Ahok yang enggan digugat pengembang ke PTUN karena belum adanya surat resmi dari pemerintah menurut Fadli merupakan tanggung jawab Ahok sebagai Gubernur. Fadli menyebut pemimpin ibarat dua mata koin disamping ada kewenangan juga ada tanggung jawab.

“Itu tanggung jawab dia (kalau digugat), diberi kewenangan kalau salah ya tanggung jawab,” tukas politisi Gerindra tersebut. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso