Pemerintah Jajaki Patroli Bersama Malaysia dan Filipina

INDONESIA akan menjajaki kerja sama militer dengan Filipina dan Malaysia. Kerja sama akan dilakukan menyusul penyanderaan 14 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bentuk konkret kerja sama militer tersebut misalnya dengan menggelar patroli bersama di perairan yang kerap menjadi lokasi perompakan. Rencana tersebut, kata Kalla, telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.

"Pencegahan terjadinya lagi penyanderaan dengan menjaga lalu lintas, patroli bersama, antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan bagaimana melindungi kapal-kapal kita," ujarnya seusai mengantar Presiden bertolak ke Eropa, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/4).

Belum lagi sepuluh ABK WNI yang disandera akhir Maret lalu dibebaskan, kelompok bersenjata kembali membajak kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi berbendera Indonesia di perairan perbatasan Malaysia-Filipina dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan.

Terkait itu, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hingga kini pemerintah masih mengidentifikasi pelaku penyanderaan karena merasa tak yakin tindakan ini dilakukan kelompok Abu Sayyaf yang punya tujuan politik dalam aksinya.

"Kami belum yakin betul apakah ini murni kelompok Abu Sayyaf atau sempalan-sempalannya," kata Luhut.

Ia justru melihat motif ekonomi di balik penyanderaan tersebut. Luhut khawatir rute perdagangan yang menjadi lokasi perompakan bakal seperti di Somalia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurutnya patroli bersama dengan negara lain merupakan keniscayaan. "Itu daerahnya rute perdagangan kita bersama, apakah nanti dengan patroli bersama. Saya takut kalau-kalau ini jadi daerah seperti Somalia, jadi tidak ada aspek politik murni," tandasnya. (OL-2)