Jabatan Ex-officio Wako Batam Digugat, NasDem: Akal-akalan Saja

USULAN Ketua DPRD Kepri agar jabatan ex-officio Wali Kota Batam sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dicabut, dinilai sebagai akal-akalan saja.

Pasalnya, jabatan ex-officio tersebut merupakan terobosan pemerintah Jokowi dari penantian panjang atas dualisme kepentingan yang terjadi di Batam. Alih-alih digugat, semestinya, penyatuan jabatan itu didukung demi terwujudnya kawasan perdagangan yang lebih berdaya saing dan menciptakan iklim ekonomi yang terus berkembang.

"Ini aneh, padahal belum berjalan dua tahun tapi sudah diusulkan dicabut. Baik secara obyektif maupun subyektif, ini menciderai akal sehat. Jadi akal-akalan saja usulan yang keluar dari Ketua DPRD Kepri itu,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5/2021).

Menurut Ali, secara obyektif, sejak jabatan ex-officio berlaku, terjadi penyederhanaan birkorasi. Pertumbuhan ekonomi juga naik cukup signifikan. Catatan BPS menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2019 mencapai angka 5,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,56 persen. Pencapaian itu menunjukkan pembangunan di Batam sudah berada pada jalurnya.

baca juga: BP Batam

"Ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,01 persen, dan Provinsi Kepri yang tumbuh 4,89 persen di tahun 2019. Ini didukung oleh data dan fakta bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah Walikota merangkap sebagai Kepala BP Batam," kata Ali.

Tidak hanya itu, BP Batam juga melaporkan saat bertemu dengan Komisi VI nilai investasi pada triwulan pertama tahun 2020 yang sangat menggembirakan dan justru melampaui target.

"Target investasi itu USD 225 juta. Yang tercapai adalah USD 473 juta. Ini jelas melampaui target. Artinya, para investor menyambut baik adanya penyatuan ini," imbuh Ali.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja BP Batam dalam pelayanan investasi terbukti efektif. Tidak hanya itu, BP Batam juga percaya diri memasang target investasi tahun 2021 hingga mencapai Rp 25 triliun.

"Jadi kalau disebut jabatan ex-officio ini tidak berpengaruh positif atau belum terbukti menghasilkan terobosan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam, itu ngibul saja," ucapnya.

Secara subyektif, Ali melanjutkan, Pandemi Covid-19 telah membuat berbagai sektor ekonomi dan usaha memang terpuruk. Wajar jika realisasi investasi pun menurun, tidak terkecuali di Batam. Ali mengaku tida tidak habis mengerti adalah, penyatuan ini belum genap berumur dua tahun, namun gugatannya seolah-olah sudah berlangsung 20 tahun.

"Saya heran mengapa banyak pihak yang tidak sabar. Padahal sudah PP No.41 Tahun 2021 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Tahun 2024 nanti kan akan berakhir dengan sendirinya jabatan ex-officio ini. Jadi kenapa jadi grasa-grusu dan pada gak sabaran? Ada apa ini sebenarnya?" kata Ali retorik.

Ketimbang merusuhi soal jabatan ex-officio ini, Ali mengimbau semua pihak di Provinsi Kepri untuk bahu-membahu bergotong royong membantu kerja Kepala BP Batam dalam mempersiapkan KPBPB tiga tahun mendatang.

"Ini jauh lebih positif dan konstruktif bagi semua pihak, ketimbang mempersoalkan sesuatu yang tidak beralasan sama sekali," tandasnya. (OL-3)