Fungsi Diplomasi DPR Perkuat Peran Pemerintah

WAKIL Ketua Kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafidsz Tohir mengatakan bahwa tugas DPR RI bukan hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, namun juga diplomasi parlemen. Ia menekankan, DPR RI bisa melakukan fungsi diplomasi parlemen untuk melapisi fungsi diplomasi pemerintah. Mengingat fungsi diplomasi itu tetap menjadi tugas eksekutif, dalam hal ini pemerintah. 

Hal itu diungkapkan Hafidz usai pertemuan Delegasi BKSAP Day dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaff, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, dan sejumlah sivitas akademika di Aula Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (3/3/2021). Hafisz memastikan, fungsi diplomasi parlemen yang dijalankan DPR RI guna memperkuat pemerintah, bukan melemahkan. 

“Karena kita melihat bahwa ada beberapa kunjungan kerja sama dengan parlemen sahabat selama ini tidak membuat suatu kesepakatan-kesepakatan yang mana bisa menguntungkan pemerintah kita. Ke depan, dengan fungsi diplomasi parlemen ini bisa untuk terus memperjuangkan peran-peran nasional di kancah dunia. Apalagi di masa pandemi covid-19 seperti ini kita terus berjuang untuk kepentingan nasional,” papar Hafisz. 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai Sumsel kaya akan sumber alam, salah satunya karet. Ke depannya, menurut Hafisz, produksi karet tidak akan menggunakan bahan kimia, tetapi menggunakan energi baru dan terbarukan. Sesuai dengan target yang disusun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2014, salah satu Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mengganti energi yang merusak alam menjadi terbarukan.

“Kebutuhan karet dari energi terbarukan terus meningkat, karena tidak mungkin pengadaan karet menggunakan bahan kimia terus menerus. Ke depan ini akan terus kita kembangkan menggunakan energi terbarukan. Kita terus mengkampanyekan pemakaian karet dan juga sawit bisa kita perbaharui sesuai dengan apa yang disusun oleh PBB. Karena salah satu SDGs ialah mengganti energi yang merusak alam menjadi energi terbarukan, dan akan menjadi kebijakan lokal atau keunggulan lokal dari tiap-tiap daerah yang bisa dibawa ke forum internasional,” ucap legislator dapil Sumatera Selatan I itu. (OL-10)