Politik Dan Hukum

137 Ribu Kader PSI Ikut Pemilu Raya Lewat E-Voting

PARTAI Solidaritas Indonesia atau PSI menerapkan sistem e-voting untuk memilih ketua umum. 

Rakornas Digelar, Adies Kadir Berpeluang Pimpin Kembali Ormas MKGR

Rakornas ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ormas MKGR 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 29–31 Agustus mendatang.

Prabowo dan Gibran Diundang ke Kongres, Ini Kata Sekjen PSI

PRESIDEN Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diagendakan menghadiri Kongres PSI.

NasDem Usul IKN Jadi Ibu Kota Kalimantan Timur

PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Hakim Sebut Tom Lembong Sadar Izin Impor ke 8 Perusahaan Gula Melanggar Aturan

Hakim menilai Tom Lembong memahami bahwa penerbitan izin impor gula rafinasi untuk delapan perusahaan swasta melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, Kemendagri Didesak Audit Internal

Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.

Raja Juli Buka Suara Soal Jokowi jadi Dewan Pembina PSI

PSI juga menjanjikan pengumuman sejumlah tokoh baru yang bergabung dan rebranding partai.

Putusan MK Tentang Pemilu Dinilai Timbulkan Dilema Konstitusional

Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.

Begini Respons Jokowi soal Peringatan HUT ke-80 RI Digelar bukan di IKN

Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN

Pengamat Nilai NasDem Wakili Pandangan Publik Bahwa IKN Sebaiknya Ditunda Dulu

Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo. 

Ini Alasan Hakim Perintahkan iPad dan Laptop Tom Lembong Dikembalikan

Dalam kasus ini, eks Mendag itu divonis empat tahun enam bulan penjara.

Jokowi Akan Hormati Hasil Kongres PSI di Solo, Termasuk jika Kaesang Kalah

Jokowi menyatakan akan menghormati hasil Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Solo, termasuk jika putra bungsunya, Kaesang tidak terpilih kembali

Dihadiri 1.300 Kader, Jeffrie Geovanie bakal Buka Kongres PSI

PADA 19-20 Juli 2025, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengadakan Kongres Nasional di Surakarta.

Jokowi Buka Suara soal Isu Jadi Dewan Pembina PSI

PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, angkat bicara menanggapi isu yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hakim Tolak Keterangan Tertulis Eks Menteri BUMN Rini Soemarno

Keterangan Rini secara tertulis akhirnya dikesampingkan oleh hakim. Pertimbangan itu mengacu pada Pasal 162 dalam KUHP.

Pembahasan RUU KUHAP Dilanjutkan pada Masa Sidang Berikutnya, KPK akan Diundang

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya

Divonis 4,5 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Kasus Tom Lembong dalam Korupsi Impor Gula

Tom Lembong dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun enam bulan. Untuk mengetahui detil kasusnya, Berikut adalah perjalanan kasus korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong:

Tok, Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara

Tom Lembong dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dakwaan primer.

Ini Deretan Tokoh yang Hadir di Sidang Pembacaan Vonis dengan Terdakwa Tom Lembong

Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Forum Dosen Hukum Pidana Sebut Pembahasan RUU KUHAP Minim Partisipasi Publik

DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia