Politik Dan Hukum

Baleg DPR Sepakati Revisi UU Haji dan Umrah, BP Haji Setingkat Kementerian

Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri

Polemik Pemisahan Pemilu: DPR Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU MK

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). 

Rumah Kos-Kosan Diduga Dibangun dari Hasil Memeras TKA di Kemenaker Disita KPK

KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.

KPK Minta Bantuan Kepala BPKH Usut Korupsi Kuota Haji

Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.

72 Mobil Disita Terkait Korupsi Sritex, Ada Alphard hingga Mercedez

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita puluhan kendaraan terkait kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit di PT Sritex. Penyitaan didasari enam surat perintah.

Kejagung Sita 72 Mobil Terkait Kasus Korupsi di Sritex

Mobil yang disita beragam jenis mulai dari Toyota, Mercedes Benz, Nissan, sampai Alphard. Sebagian kendaraan itu kini disimpan di Rupbasan Kelas 1 Jakarta Barat dan Tangerang.

Gibran Berkantor di Papua, Mendagri: Tidak Menetap

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Gibran tidak akan menetap secara permanen di Papua

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Gedung di Lamongan

Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.

Politikus PDIP Ini Setuju Gibran Berkantor di Papua: Bagus daripada Bagi-bagi Skincare

Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan berkontribusi bagi pembangunan Papua ketimbang membagikan produk perawatan kulit.

Gibran Berkantor di Papua, Dapat Tugas Khusus dari Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemungkinan akan memiliki kantor di Papua. Hal ini berkaitan dengan tugas khusus yang diberikan Presiden Prabowo Subianto

Pengamat: Prabowo Perlu Pertimbangan Matang Tugaskan Gibran di Papua

Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.

Parpol Dinilai Abaikan Kesetaraan Gender

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.

Pastikan tidak Ada Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Sudah Dibahas di Periode Sebelumnya

WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir memastikan tidak ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Menurut Adies, UU MK telah direvisi pada periode DPR sebelumnya.

MK Putuskan Pemilu Dipisah, DPR: Makin Offside

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal

Komisi III DPR Jamin Bahas RUU KUHAP tidak Dilakukan di Hotel

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan revisi Undang-Undang KUHAP atau RUU KUHAP tidak dilakukan di hotel.

Basuki: IKN Sudah Bebas dari PSK dan Judi Sabung Ayam

Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.

Tepis #KaburAjaDulu, Hasan Nasbi: Lapangan Kerja Ada tapi Budaya Indonesia Merantau

KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa Indonesia memiliki budaya merantau. 

Nadiem Mangkir dari Pemanggilan Kejagung, Pemeriksaan Ditunda Pekan Depan

Nadiem diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan pengadaan laptop periode 2019-2022.

Revisi KUHAP: Terdapat 334 Pasal dan 10 Subtansi Pokok Baru

KETUA Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap ada 334 pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, ada 10 substansi pokok baru. Berikut penjelasannya

Wakil Ketua DPR Sebut RUU KUHAP Harus Segera Dirampungkan, Ini Alasannya

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus segera dirampungkan oleh Komisi III DPR bersama pemerintah

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia