Debat Kandidat Diharapkan Dongkrak Partisipasi Pemilih di Depok

DEBAT calon kepala daerah yang akan disiarkan stasiun televisi diharapkan bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Mahardi Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Mahardi Rahman Harahap mengatakan melalui debat, masyarakat tidak memilih calon kepala daerah hanya karena ikut-ikutan. 

Melalui debat itu diharapkan masyarakat paham visi-misi, program kerja, dan sosok calon Walikota/Wakil Walikota Depok. Apalagi salah satu kendala yang dihadapi penyelenggara ialah menaikan partisipasi pemilih di Kota Depok.

"Tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi tapi partisipasi dalam pemilihan kepala daerah rendah. Angka partisipasi pemilih di Kota Depok pada pilkada 2015 hanya 56,10%,"ungkapnya di sela-sela kunjungan KPUD Kota Depok ke Media Grup, Kedoya, Jakarta, Selasa (27/10).

Pada pilkada serentak 2020, KPU RI menargetkan angka partisipasi pemilih secara nasional di atas 70%. Menurut Mahardian, terdapat dua hal angka partisipasi pemilih di kota Depok cenderung rendah. Pertama anggapan masyarakat bahwa demokrasi bebas untuk memilih atau tidak memilih. Kedua, calon yang diusung sebagai kepala daerah dianggap kurang sesuai dengan harapan masyarakat

"Calon yang kurang menjual dan masyarakat yang acuh tak acuh," tuturnya.

Selain itu, dari segi sosial-ekonomi, masyarakat Kota Depok, imbuhnya, lebih berorientasi ke Jakarta atau merasa berdomisili sebagai penduduk Jakarta. Untuk mengantisipasi rendahnya angka partisipasi, ia mengatakan KPU Kota Depok sudah melakukan sosialisasi terutama pada pemilih pemula bahwa pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020.

"Kita juga berharap parti politik ketika itu menyajikan calon yang berkualitas," tegasnya.

Baca juga :KPK: Sistem Kaderisasi Parpol Belum Hargai Aspek Integritas

Mengenai materi debat, Mahardian mengatakan KPU RI menambahkan dua materi bagi calon kepala daerah untuk debat pilkada 2020. Materi debat, imbuhnya, sudah ada dalam petunjuk teknis dan Peraturan KPU antara lain meningkatkan kesejahteraan, hubungan daerah dan pemerintah di atasnya, kebijakan publik, prasarana, dan infrastruktur masyarakat.

"Tapi untuk tahun ini materi debat ditambah dua hal, yakni narkotika dan penanganan covid-19," paparnya.

Sementara, terkait kesiapan penyelenggara terutama saat hari pemungutan suara, KPUD Kota Depok, ujarnya, telah selesai melakukan rekrutmen KPPS. Pihaknya juga mewajibkan bagi para petugas melakukan rapid test (tes cepat) mendeteksi keterapaparan virus Korona.

"Itu (rapid test) suatu keharusan. Meski banyak petugas yang enggan diminta untuk tes karena khawatir hasilnya reaktif. Kalau ada yang reaktif kami ganti," tukasnya. (P-5)