AS Beri Sinyal Hijau bagi Prabowo

MENTERI Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk datang ke AS melanjutkan pembicaraan kerja sama bilateral bidang pertahanan.

Undangan resmi tersebut mengindikasikan AS telah mencabut pencekalan terhadap mantan Panglima Kostrad TNI tersebut. Prabowo telah lama masuk daftar hitam AS sehingga tidak bisa memasuki wilayah ‘Negeri Paman Sam’. Pencekalan tersebut terkait dugaan AS bahwa politikus Gerindra itu melanggar hak asasi manusia beberapa dekade lalu.

Juru bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan selaku Menhan RI, Prabowo gencar melakukan diplomasi ke ber-
bagai negara. Diplomasi lantaran Indonesia menganut prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun.

“Untuk menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara termasuk AS,” kata Dahnil, kemarin.

Prabowo akan memenuhi undangan resmi Pemerintah Amerika Serikat tersebut. Pertemuan keduanya berlangsung pada 15-19 Oktober 2020.

Sebelumnya, media AS, Politico, menyebut Prabowo diberikan visa untuk masuk ke wilayah AS. Kabar ini didapat jurnalis Politico, Nahal Toosi, dari kementerian luar negeri setempat.

“Kementerian luar negeri telah memutuskan untuk memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memasuki AS,” kata Nahal yang mengaku mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri AS, Selasa (6/10).

Kasus pencekalan oleh AS juga pernah dialami Gatot Nurmantyo pada Oktober 2017, ketika menjabat Panglima TNI. Padahal, ia mendapat undangan resmi dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Ber- senjata AS Jenderal Joseph F Duford.

Sedianya, Gatot menghadiri Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization yang berlangsung di Washington DC. Namun, menjelang keberangkatan, ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI dilarang masuk ke AS.

Atas insiden itu, pemerintah Indonesia meminta penjelasan. Pihak AS menyebut hal tersebut akibat kesalahan administratif. (Medcom/P-2)