KEJAKSAAN Agung (Kejagung) meminta tambahan anggaran Rp400 miliar untuk renovasi gedung Kejagung yang hangus terbakar pada 22 Agustus lalu. Pengajuan itu disampaikan Wakil Ketua Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi, dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III dan Kejaksaan yang berlangsung di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
“Musibah kebakaran terjadi setelah pembahasan pagu anggaran berlangsung. Maka anggaran pembangunan kembali gedung utama belum terakomodasi dalam pagu anggaran 2021,” ujar Setia.
Setia berharap, Komisi III DPR dapat mendukung dan menyetujui tambahan anggaran tersebut. Pasalnya, kerusakan gedung utama itu, kata Setia, mengganggu kinerja para karyawan kejaksan. “Surat bersama Menkeu dan Menteri ATR/Bappenas, pada pokoknya menyatakan Kejagung melalui pagu anggaran tahun anggaran 2021 sebesar Rp9,2 triliun mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2,2 triliun,” ujarnya.
Sementara ini, lanjut Setia, kejaksaan berkantor di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejaksaan Agung Kampus A, Ragunan, Jakarta Selatan. “Kami pastikan seluruh aktivitas kerja di beberapa bidang kejaksaan yang terdampak kebakaran tetap dapat berjalan,” katanya.
Ketua Komisi III Herman Hery menuturkan Komisi III memberikan dukungan peningkatan anggaran untuk kejaksaan. “Ini komitmen Komisi III mendukung kinerja para mitra. Meskipun dukungan anggaran masih jauh dari memadai, paling tidak ada penambahan,” jelas Herman.
Dalam kesempatan yang sama, pengajuan anggaran tambahan juga dikemukakan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. KPK mengusulkan tambahan anggaran Rp825 miliar untuk 2021 untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Lembaga Antirasuah ingin penyuluh antikorupsi menyentuh kementerian atau lembaga serta jajaran di pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Saat ini KPK baru memiliki 827 penyuluh antikorupsi dan 28 ahli pembangun integritas di seluruh Indonesia.
KPK mengusulkan anggaran 2021 total Rp1,881 triliun. Pagu anggaran awal KPK Rp955.075.256.000. Sebelumnya, Lembaga Antirasuah mengusulkan tambahan Rp925.888.767.183 pada Juni 2020. Tambahan anggaran baru disetujui Rp100 miliar. Total pagu indikatif dan anggaran KPK pada 2021 menjadi Rp1.055.075.256.000. (Uta/Medcom/P-5)
