Perempuan Perlu Raih Kekuasaan untuk Tingkatkan SDM

PARTISIPASI perempuan dalam tatanan dunia politik sangatlah penting terkait pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan memihak kepada perempuan. Dengan memasuki dunia politik, perempuan diharapkan dapat memperjuangkan hak kesetaraan dan kedudukannya dengan laki-laki.

Hal itu mengemuka dalam acara diskusi daring bertemakan Membaca agenda politik calon kepala daerah perempuan dalam pilkada yang diadakan Nagara Institute, kemarin.

Peneliti utama LIPI Siti Zuhro menilai saat ini perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkiprah di dunia politik. Baik sebagai legislatif di parlemen maupun eksekutif sebagai kepala daerah.

“Kesempatan itu terbuka dengan adanya kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan sesuai dengan UU Partai Politik hingga UU Pemilu. Tentu ini capaian dalam demokrasi Indonesia pascareformasi,” ungkap Siti.

Pada Pemilu 2019, jumlah anggota DPR perempuan meningkat menjadi 117 orang atau 20,35% dari total 575 anggota parlemen yang duduk di Senayan. Siti menekankan para perempuan yang terjun ke dunia politik tersebut diharapkan dapat terlibat lebih besar.

“Salah satu agenda penting untuk dilakukan ialah agenda peningkatan SDM (sumber daya manusia), khususnya dalam bidang pendidikan,” ujarnya.

Peningkatan SDM melalui bidang pendidikan dikatakan Siti dapat dilakukan juga oleh para perempuan yang berkiprah sebagai kepala daerah maupun sebagai calon kepala daerah.

“Dalam pilkada, tujuan politik calon kepala daerah perempuan hendaknya tidak sekadar memanfaatkan suara perempuan untuk meraih kekuasaan. Melainkan juga untuk memberikan jaminan perlindungan akan hak-hak perempuan yang selama ini ada yang terabaikan,” ungkap Siti.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengaku dengan jabatannya ia mampu mengeluarkan kebijakan berdasarkan survei kebutuhan di masyarakat.

“Keterwakilan aspek program yang sensitivitasnya terhadap perempuan dan anak tentu memang lebih diutamakan,” tegasnya.

Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rahayu Saraswati menyoroti realita sistem demokrasi di Indonesia yang dinilainya sangat memberi keuntungan kepada politik oligarki maupun politik dinasti. Realita tersebut memperparah potensi lahirnya politik uang dalam pelaksanaan pilkada 2020 di pandemi covid-19.

“Sulit untuk melawan politik uang jika calon belum dikenal oleh masyarakat,” tandas Rahayu. (Uta/P-2)