KASN Desak PPK Jatuhkan Sanksi kepada ASN tidak Netral

KOMISI Aparatur Sipil Negara (KASN) mendorong agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral saat pesta demokrasi. Kurang lebih terdapat 490 ASN dilaporkan tidak netral.

"Masalah pelanggaran netralitas ASN di beberapa daerah, sudah ada 50% (ditindak), tinggal 50% lagi kami tagih," ujar Wakil KASN Tsadik
Kinanto, Minggu (30/8).

Tsadik memastikan KASN akan terus mengingatkan untuk segera menindak ASN yang terbukti melanggar. Agar tidak ada lagi ASN yang mencoreng integritas sebagai pelayan publik.

Baca juga: Aparat Wajib Jamin Rasa Aman Rakyat

KASN telah melaporkan kinerja PPK kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Apabila PPK tidak kunjung memberikan sanksi akan diadukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kalau dia sekian lama (menindak) kita lapor Presiden Jokowi," tegasnya.

Sebelumnya, KASN mencatat ada 490 ASN dilaporkan tidak netral. Data tersebut dihimpun dari Januari hingga Rabu (19/8).

"Sebanyak 372 orang telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas," ujar Tsadik dalam kampanye virtual ketiga Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (26/8).

Menurut dia, masalah ini sedianya telah direspons PPK. Namun, tindak lanjut PPK dinilai lambat. Mereka terkesan enggan menindaklanjuti penjatuhan sanksi dari KASN.

"Pemberian sanksi dari PPK baru kepada 194 ASN atau 52,2%," tutur Tsadik. (OL-1)