UU Konsultan Pajak untuk Dorong Kepatuhan Pajak

KETUA Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir menaruh harapan besar agar RUU tentang Konsultan Pajak yang diinisiasi DPR dapat segera menjadi undang-undang. 

IKPI akan meminta dukungan kepada pemerintah agar RUU ini segera dirampungkan.

“Langkah kami tidak hanya merangkul DPR saja, tetapi juga meminta dukungan kepada pemerintah. Sebab kalau ditelusuri, Pemerintah yang nantinya paling besar mendapat buahnya. Ini bisa menggerakkan kepatuhan wajib pajak karena adanya kepastian hukum. Sebab ada ketegasan hukum bagi konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya,” kata Soebakir di sela perayaan ulang tahun IKPI ke-55, di Jakarta, Jumat (28/8).

Soebakir menegaskan, keberadaan UU Konsultan Pajak bukan hanya untuk kepentingan IKPI, tetapi semua pihak, termasuk wajib pajak dan negara.

“Kami mengharapkan pemerintah saatnya lah mendukung. Sehingga harapannya sebelum periode DPR yang sekarang ini berakhir, RUU Konsultan Pajak sudah bisa menjadi undang-undang,” tandasnya.

IPKI memiliki 5.068 di seluruh Indonesia yang merupakan  merupakan mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan sosialisasi peraturan dan pembinaan terhadap wajib pajak. 

Kerja sama dilakukan melalui kegiatan bersama dalam bentuk seminar, sosialisasi, penelitian, dan lainnya.

“IKPI merupakan mitra  Direktorat Jenderal Pajak dalam mendorong kesadaran, menambah pengetahuan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat atau para wajib pajak,” ujar Soebakir. (OL-8).