Nasdem Dukung Penuh RUU Cipta Kerja

KETUA Fraksi Partai Nasdem di DPR RI, Ahmad Ali menyatakan dengan tegas jika partainya mendukung RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Saat ini RUU tersebut tengah digodok di parlemen setelah diusulkan oleh pemerintah beberapa bulan lalu. 

“Ya kita pasti dukung RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Inikan program pemerintah yang banyak gunanya untuk mempermudah investasi di Indonesia. Pasti kita dukung program itu. Jangan khawatir,” kata Ahmad Ali kepada media, Rabu (12/8). 

Menurut Ahmad Ali, omnibus law adalah rancangan undang-undang yang dibuat pemerintah untuk membuat ease of doing bussines di Indonesia semakin baik. “Jika banyak investasi di Indonesia, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap,” kata Ahmad Ali.

Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi pemerintah tentu akan selalu mendukung program-program pemerintahan Jokowi. Apalagi program yang diusung oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk membuat lapangan kerja yang lebih banyak.

Tentang pro dan kontra atau adanya beberapa silang pendapat diantara beberapa organisasi buruh, Ahmad Ali melihat sebagai dinamika yang muncul di masyarakat. Selama ini memang ada sejumlah pasal yang dipertanyakan organisasi buruh menyangkut perlindungan tenaga kerja. Namun pasal- pasal tersebut juga sudah clear dibahas dengan melibatkan organisasi dan perwakilan buruh serta anggota  parlemen.

“Kami mendorong teman-teman di Nasdem mendukung ini,” kata Ahmad Ali.

Ahmad Ali juga menilai omnibus law dapat menyehatkan iklim investasi yang ada di Indonesia bahwa menjadi solusi untuk menghadapi krisis global pasca pandemi Covid-19 saat ini. 

"Bagi kami di Fraksi Partai Nasdem Omnibus law merupakan jalan keluar yang paling tepat dilakukan pemerintah dan solusi menghadapai krisis ekonomi secara global pasca pandemi. RUU Ciptaker ini menjadi jawaban yang tepat," kata Ali.

Ali juga mengatakan ada banyak alasan-alasan mengapa Nasdem mendukung pemerintah mendorong Omnibus Law, diantaranya tumpang tindihnya persoalan regulasi selama ini, perlunya penyederhaan birokrasi misalnya dengan memperudah perizinan investasi. Menyehatkan iklim investasi juga harus menjadi perhatian.

"Fokus utama dalam pembahasan RUU tersebut bagaimana bertujuan menyehatkan iklim investasi dengan kemudahan perizinan yang ada dalam RUU Ciptaker," katanya.

Untuk itu, pembahasan omnibus law memang perlu segera diselesaikan karena menjadi terobosan ekonomi secara nasional dan harus direspon secara cepat. (J-1)