Pakar Hukum Sanksi Protokol Dinilai Tepat

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD akan memimpin penerapan sanksi protokol kesehatan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (covid) 2019. Penerapan sanksi dinilai tepat mengingat masih banyak masyarakat yang mengabaikan rambu-rambu pencegahan virus korona.

"Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, belum optimal bahkan dapat dikatakan masih rendah. Karenanya sanksi teguran yang persuasif, pembinaan, dan pemidanaan berat sebagai last resort adalah suatu kebutuhan," kata pakar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji kepada mediaindonesia.con, Sabtu (8/8).

Menurut dia, pendisiplinan sangat penting dalam penanggulangan covid-19. Negara sudah sewajarnya memberikan sanksi terhadap mereka yang dinilai membahayakan kesehatan pihak lain.

"Ini soal lemah tidaknya negara dalam implementasi penegakan hukum," ujarnya.

baca juga: Pelanggar Protokol Dipidana

Terlebih, sanksi ini perlu diterapkan mengingat peningkatan masyarakat yang terinfeksi covid-19 meningkat tajam dan ekstrim. Ini meruapakan imbas dari tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya dan masifnya covid-19 masih rendah bahkan bersikap skeptis.

"Karena itu penegakan prevensi persuasif dan represif hukum suatu kebutuhan bagi kepentingan masyarakat dan negara juga," tutupnya. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siswantini Suryandari