KPK Cecar DPRD Kota Banjar Soal Dugaan Aliran Uang ke Pejabat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan kasus korupsi proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banjar, Jawa Barat, pada 2012-2017. Komisi antirasuah ini pun mendalami dugaan aliran uang ke para pejabat melalui anggota DPRD Kota Banjar Supriyadi.

"(Melalui saksi) Supriyadi, penyidik mengonfirmasi terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kota Banjar," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (29/7).

Saksi lain yang turut diperiksa dalam perkara tersebut yakni Kepala Inspektorat Kota Banjar sekaligus mantan Kepala Dinas PUPR Ojat Sudrajat. Ia diminta keterangan terkait dugaan penerimaan fee oleh pihak-pihak tertentu saat menjabat Kepala Dinas PUPR.

Baca juga: KPK Periksa Pejabat Kota Banjar Usut Dugaan Korupsi

Kemudian saksi Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar Ade Setiana digali pengetahuannya mengenai dokumen-dokumen dugaan rasuah itu yang diamankan oleh penyidik. Lalu, saksi pegawai Bank Jabar Banten (BJB) Aneth Yulisthian, Dewi Fitriana, Aceu Roslinawati, dan Ratih Nurul Fadila sama-sama dicecar soal transaksi mencurigakan keuangan seorang pejabat.

"Adanya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan dari rekening bank yang diduga milik salah satu pejabat daerah di Kota Banjar," ujar Ali.

KPK belum memberikan keterangan detail terkait pemeriksaan. Namun semua yang disampaikan oleh saksi terlah termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan akan disampaikan saat persidangan.

Di sisi lain, Lembaga Antirasuah masih menutup rapat tersangka dalam kasus ini. KPK berjanji membeberkan seluruh informasi korupsi ini setelah penyelidikan rampung.(OL-5)