DPD Dukung Pengembangan Potensi Bisnis Syariah

WAKIL Ketua DPD RI Nono Sampono mengingatkan semua pihak mengenai besarnya potensi keuangan di sektor syariah apabila pemerintah Indonesia serius menjalankan kebijakan prosyariah, termasuk mempercepat akselerasi penerapan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan segera menerbitkan peraturan-peraturan ikutannya.

Dikatakan Nono, Indonesia dengan 227 juta penduduk muslim seharusnya mendapat jaminan kehalalan dalam semua aktivitas, mulai dari apa yang dimakan, apa yang dipakai, bagaimana berbisnisnya, sampai dimana menyimpan uang.

“Indonesia, saat ini, masih peringkat 6 dunia untuk ekonomi Syariah, masih kalah sama Malaysia. Peringkat satu diduduki Qatar,” ungkap Nono, dalam keterangan pers, Jumat (23/7).

Untuk itu, Nono meminta semua pihak yang terlibat dalam mata rantai produksi halal termasuk penyelia halal, harus meninggalkan ego sektoral, agar implementasi UU 33/2014 yang mulai berlaku efektif 2019 itu bisa terwujud dengan cepat.

“Dan nanti yang diuntungkan masyarakat, karena proses mendapatkan sertifikat halal menjadi lebih efisien dan murah serta transparan,” tambahnya.

Nono mengatakan DPD, melalui Komite IV, akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk segera menerbitkan tarif untuk proses sertifikasi produk halal yang sejak 2019 menjadi wajib untuk semua produk. Terutama makanan dan minuman.

“Dan Komite III bidang agama bisa juga mendorong melalui Omnibus Law apa-apa yang masih menjadi hambatan penerapan UU tersebut,” ujar Nono. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama