Rabu 22 Juli 2020, 05:37 WIB

Kejati DKI Tahan Pegawai OJK Terkait Dugaan Suap

Kejati DKI Tahan Pegawai OJK Terkait Dugaan Suap

DOK
OJK

 

PENYIDIK Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisial DIW terkait dugaan tindak pidana korupsi suap berupa fasilitas kredit Rp7,45 miliar saat menjadi tim pemeriksaan umum terhadap PT Bank Bukopin, Tbk. Cabang Surabaya, Jawa Timur.
  
"Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari ke depan dan akan di tempatkan pada Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," kata Kepala Kejati DKI Jakarta, Asri Agung Putra, Selasa (21/7) malam.

Penahanan pejabat OJK itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: PRIN- 3 /M.1/Fd.1/06/2020 tertanggal 11 Juni 2020 dan Nomor : Print-1971/M.1/Fd.1/07/2020 tertanggal 21 Juli 2020 atas nama DIW.
  
Asri mengatakan awalnya penyidik kejaksaan menetapkan DIW sebagai tersangka yang menjabat Pengawas Eksekutif-Grup Pengawas Spesialis 1 pada Departemen Pengawasan Bank 1 Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan sekitar 2019. Ketika itu DIW menjadi bagian dari tim pemeriksa Bank Bukopin yang melaksanakan pemeriksaan umum terhadap bank tersebut.
  
DIW diduga tidak memasukkan lima sampling debitur dalam  Matriks Konfirmasi Pemeriksaan Bank Bukopin Kantor Cabang Surabaya pada 31 Desember 2018.
  
"Yang bersangkutan tidak melaporkan ke pimpinan OJK pusat sehingga dengan langkah itu yang bersangkutan mendapat hadiah atau beri suap oleh bank Bukopin dalam hal ini berupa pemberian kredit nilainya Rp7,45 miliar," ungkap Asri.
  
Asri menambahkan penyidik akan bekerja maksimal dan objektif untuk mengembangkan dan mencari tersangka lain.
  
Sementara itu, Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, M Nirwan Nawawi menambahkan DIW dijerat Pasal 12 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

baca juga: MA Bantah Dilobi Joko Tjandra
  
Atau Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-3)

Baca Juga

Ist

Kapolri Serukan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan di Hadapan Kader Pemuda Pancasila

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 01 Oktober 2022, 23:17 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri undangan acara peresmian Kantor Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila...
Ist

UNM Cetak Lulusan Berkecimpung di Dunia Digital dan Bisnis

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 01 Oktober 2022, 21:47 WIB
Lewat perayaan wisuda UNM ke-33 ini, UNM siap mencetak alumni baru yang akan bersaing di dunia bisnis dan...
MI/Marcel Kelen

Tokoh Adat Papua Minta Lukas Enembe Jangan Jadi Pengecut

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 01 Oktober 2022, 21:43 WIB
Menurut Boas, seharusnya Lukas sebagai pejabat harus memegang amanah dan taat kepada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya