Datangi Media Group, DPD Bahas Amendemen hingga Reshuffle Kabinet

ISU amendemen terbatas UUD 1945 hingga usulan menteri dari unsur DPD RI menjadi salah satu topik hangat perbincangan antara pimpinan DPD RI dan pimpinan media massa nasional dalam agenda kerja kunjungan ke kantor media yang dimulai kemarin pagi.

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, DPD selain memiliki fungsi pengawasan terhadap proses pembangunan dan penerapan undang-undang, juga memiliki fungsi representasi, yaitu sebagai wakil daerah atau wilayah.

“Kalau anggota DPR RI kan mewakili rakyat melalui partai politik, sedangkan DPD RI wakil daerah atau wilayah sehingga kami harus menyuarakan kepentingan daerah. Jadi kami temukan persoalan di daerah, kami bawa ke pusat untuk mendapat penyelesaian. Makanya kami juga sebagai tempat mengadu bagi masalah-masalah yang dihadapi daerah,” ujar La Nyalla dalam kunjungan bersama unsur pimpinan DPD ke Media Group, di Jakarta, kemarin.

Menyinggung masih adanya kelemahan posisi DPD RI dalam sistem tata negara, Wakil Ketua DD Mahyudin menyatakan amendemen konstitusi sebagai jalan keluar untuk memperkuat DPD. Namun, Wakil Ketua DPD lainnya, Nono Sampono, menegaskan amendemen yang ada di benak DPD RI tentu amandemen terbatas agar tidak melebar ke mana-mana.

Di sisi lain, La Nyalla mengungkapkan ia bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan wacana perombakan kabinet dengan mengusulkan sejumlah nama senator sebagai kandidat menteri.

“Saya pikir perlu dari unsur DPD untuk memperkuat tim Pak Jokowi, misalnya, Pak Nono Sampono, beliau sangat mumpuni untuk bekerja sebagai pengambil kebijakan,” cetus La Nyalla.

Wakil ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin juga menyampaikan keluhan tentang kinerja DPD RI yang masih terkesan diabaikan. “Banyak kerja DPD yang sudah bagus, tapi tidak ter-published dengan baik ke masyarakat,” paparnya.

Menurut Sultan, DPD secara penuh mengatur keberpihakan kepada daerah dan rakyat sehingga perlu dikuatkan secara lembaga. (Uta/P-2)