Dukung Reshuffle, LaNyalla Usulkan ada Perwakilan DPD di Kabinet

KETUA DPD LaNyalla Mattalitti mendukung wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang belum bekerja secara maksimal mengatasi pandemi virus korona atau covid-19.

Dirinya pun mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mempertimbangkan perwakilan menteri dari kalangan DPD.

"Kita ini mewakili daerah jadi punya hak juga untuk bantu Presiden di jajaran kementerian. Dengan begitu otomatis kita dukung wacana resfhuffle yang diwacanakan oleh Pak Jokowi," tutur LaNyalla saat di Kantor Media Group, Jakarta, Rabu (15/7).

Baca juga: Bertemu Mendag, LaNyalla Minta Evaluasi Barang Impor

Menurut LaNyalla, setiap anggota DPD memiliki misi untuk membawa permasalahan di daerah untuk bisa diselesaikan di tingkat pusat. Oleh karena itu, dengan adanya perwakilan di jajaran pusat yakni kementerian, LaNyalla meyakini permasalahan di tingkat daerah dapat terselesaikan lebih cepat.

"Alangkah idealnya kalau kabinet diisi perwakilan formal dari daerah yang sumbernya dari DPD. Dengan ditopang kabinet yang berasal dari daerah akan lebih mantap," ujarnya.

Selama ini, lanjut LaNyalla, DPD terkendala oleh terbatasnya kewenangan yang bisa dilakukan DPD dalam menyelesaikan masalah di daerah. Untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di daerah, DPD selalu berkoordinasi dengan setiap kepala daerah mulai dari gubernur untuk tingkat provinsi hingga bupati atau walikota untuk tingkat kabupaten dan kota.

"DPD ini bawa misi daerah untuk disampaikan ke pusat jadi ga pernah bawa masalah pusat ke darah. Itu tanggung jawab kita. Kita juga selalu bekerja sama dengan setiap para kepala daerah yang ada," ujarnya.

Wakil ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan DPD RI yang masih terkesan diabaikan oleh pihak-pihak terkait. Padahal sejatinya DPD sebagai perwakilan pusat dan daerah telah banyak menghasilkan prestasi yang cukup baik.

"Banyak kerja DPD yang sudah bagus tapi tidak ter-publish dengan baik ke masyarakat," paparnya.

Menurut Sultan, DPD RI secara penuh mengatur keberpihakan kepada daerah dan rakyat khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyrakat dan daerah di tingkat pusat.

"Oleh karena itu DPD perlu dikuatkan secara lembaga agar dapat menjadi lembaga perwakilan yang efektif dalam mewujudkan daerah yang kuat," jelasnya. (X-15)