Defisit Pangan Satu Daerah Bisa Disuplai Dari Daerah Surplus

Defisit pangan di beberapa provinsi yang terjadi saat ini sebetulnya bisa diatasi dengan suplai dari daerah surplus. Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menilai Pemerintah tidak harus melakukan impor pasca Presiden mengumumkan defisit pangan termasuk defisit beras di tujuh provinsi di Indonesia.

Defisit saat ini, menurut Hamid, bukan sesuatu yang darurat melakukan impor. Yang penting adalah distribusi harus baik dengan membuka akses transportasi logistik seluas-luasnya antarprovinsi di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kondisi pangan saat ini persoalannya bukanlah masalah tingginya komoditas pangan saja. Namun, untuk komoditas tertentu, para petani dan peternak menghadapi persoalan murahnya harga sehingga mengancam kebangkrutan dunia usaha pertanian maupun peternakan," ucap Hamid dalam rilisnya kepada Parlementaria, Sabtu (2/5/2020). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan, seperti ayam hidup di tingkat peternak, harganya terlalu murah dibandingkan biaya produksi (pakan).

Begitu juga harga cabai. Laporan yang dia dapat dari beberapa petani sentra cabai seperti Malang atau Dompu, harga cabai terpuruk hingga Rp5.000. Ditengarai ada permainan di tingkat pengepul atau tengkulak yang merusak harga cabai. Hamid menambahkan, untuk komoditas gula dan bawang putih, memang persoalannya harga tinggi yang menyusahkan konsumen. Bahkan, pemerintah akan mengusulkan revisi HET (harga eceran terendah gula).

"Dilema produk pangan, bila terlalu rendah menzalimi petani atau peternak. Bila terlalu tinggi menyusahkan rakyat banyak. Jadi harus wajar," ucap Hamid.

Legislator dari Wonogri Jawa Tengah ini menjelaskan, dari berbagai diskusi ilmiah baik lembaga kajian maupun kampus, stok pangan kita saat ini masih sangat aman hingga tiga bulan ke depan. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan produksi beras Indonesia pada Juni 2020 surplus 6,4 juta ton.

Perkiraan ketersediaan beras tersebut didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, serta memperhitungkan stok yang ada. Stok pada akhir Maret 2020 terhitung sebanyak 3,45 juta ton. Rinciannya, stok dari Bulog 1,4 juta ton, penggilingan 1,2 juta ton, pedagang 754.000 ton, dan di lumbung pangan masyarakat (LPM) 2,939 ton.

Hamid mendesak kepada Kementan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyediaan pangan, harus menyiapkan kenyataan strategi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, khususnya dalam situasi pandemi Covid-19.

"Bukti realisasi janji Pemerintah adalah tidak impor pangan. Karena dengan penjelasan kesiapan, kecukupan stok dan rencana-rencana strategis itu, bila masih saja impor, itu berati membohongi rakyat," tutup Hamid. (RO/OL-10)