Bansos Presiden untuk Warga yang Belum Ada di DTKS

PEMERINTAH pusat telah mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Presiden bagi penduduk yang tinggal di daerah episentrum covid-19, yakni DKI Jakarta dan sekitarnya. Mereka mendapatkan bansos berupa sembako yang disalurkan setiap dua minggu sekali dengan nilai Rp300.000.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Bansos Presiden diprioritaskan bagi mereka yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi.

Bantuan ini, kata Menko PMK, disalurkan berdasarkan data masyarakat membutuhkan yang dihimpun RT/RW setempat.

"Karena data yang di luar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian. Terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Sehingga peluang mereka menerima bantuan itu kecil," terang Menko PMK dalam keterangan resmi, Jumat (1/5).

"Yang kita perhatikan adalah data yang ada di lapangan karena DTKS ini sebagian besar sudah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah," imbuhnya.

Bansos Presiden di DKI sendiri telah disalurkan per tanggal 20 April 2020. Sementara berdasarkan data Kemensos hingga tanggal 30 April 2020, penyaluran bansos Presiden telah disalurkan kepada 374.736 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sebanyak 39,6% dari total 947.126 KPM yang tercatat.

Untuk memastikan penyaluran bansos berjalan dengan baik dan ketersediaan stok sembako cukup, Menko PMK mengecek salah satu dari lima gudang logistik stok bansos Presiden di Marunda, Jakarta Utara, hari ini (1/5).

Gudang di Marunda adalah titik distribusi untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang menggandeng PT. Pasar Tani Indonesia sebagai supplier sembakonya.

"Stoknya saya cek tadi. Saya lihat cukup, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Mudah-mudahan ini lancar. Saya yakin bisa disalurkan dengan baik," ujar Menko PMK.

Setelah mengecek ketersediaan stok sembako, Muhadjir juga turun langsung memantau penyaluran bansos di RW 08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Hari ini, Sebanyak 1.133 paket bansos sembako disalurkan kepada RW 08.

Di sana, Muhadjir menerima laporan terkait data penerima bahwa masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima.

Menurutnya, masih ada ruang untuk usulan warga baru. Namun, hal tersebut mesti dipastikan bahwa yang diberikan adalah mereka yang terdampak dan tidak ada tumpang tindih antara yang terima bansos dari pemprov dan pemerintah pusat.

"Sesuai kesepakatan awal pemerintah pusat salurkan bantuan sosial Presiden sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI. Apabila pemprov akan menyalurkan bantuan sosial dari anggarannya maka diminta untuk melengkapi guna menjaring yang belum terdaftar. Nanti akan kita benahi persoalan data ini. Saya nanti minta pak Mensos untuk benahi," katanya.

Selain memantau penyaluran bansos di Jakarta Utara, Menko PMK juga melakukan pemantauan ke RW 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 1.084 paket Bansos Presiden berupa sembako siap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut. (OL-2)