Situasi Covid-19, Menekan Debitur Pelanggaran HAM

MEREBAKNYA virus korona (covid-19) di Indonesia telah mempengaruhi sejumlah aturan yang ada. Untuk menghindari dampak yang lebih luas, selain penanangan kesehatan Pemerintah pun menerapkan sejumlah aturan untuk mencegah dampak sosial dan ekonomi di masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan agar perbankan dan perusahaan leasing untuk memberi keringanan kredit kepada masyarakat. Hal itu disusul dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) agar perusahaan pembiayaan proaktif membantu masyarakat melakukan restrukturisasi kredit.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo mengatakan bahwa sejauh masih ada perusahaan leasing yang menekan dibiturnya. Berdasarkan laporan yang dia terima dari masyarakat, perusahaan-perusahaan tersebut bahkan sampai memberi ancaman kepada masyarakat.

Dia meminta agar aparat kemanan yakni kepolisian untuk bertindak tegas sesuai arahan pemerintah ada aturan OJK. Pasalnya, dalam situasi darurat saat ini, keaman masyarakat juga perlu dilindungi.

"Dibutuhkan rasa kemanusian dengan mengedepan bela rasa terhadap mereka kena dampak akibat dari virus korona. Tindakan leasing tidak mengedepan nilai kemanusian adalah tindakkan melukai nilai kemanusian serta pelangaran terhadap keadaban," ungkapnya kepada Media Indonesia (12/4).

Dia mengatakan ada beberapa kasus yang terjadi belakangan ini antara perusahaam leasing dengan para debitur. Misalnya yang terjadi di Kelapa Gading beberapa waktu lalu ketika sejumlah debitur yang merupakan driver ojol serta kejadian yang dialami driver taksi online.

Menurutnya, kejadian seperti itu harus ditindaklanjuti oleh aparat keamanan dan pemerintah. Perusahaan leasing diminta harus menaati imbauan pemerintah dam masyarakat perlu dijelaskan terkait peraturan OJK. Sehingga tidak ada miskomunikasi dan yang terpenting dijamin tidak adanya kasus kekerasan.

"Tindakkan yang menekan seperti itu termasuk pelangaran HAM, karena dalam situasi covid-19 lembaga leasing dan perbankan juga perlu mematuhi moralitas publik. Di harapkan aparat bertindak tegas dan OJK harus intervensi agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi," jelas Benny.

Dia pun menambahkan agar semua elemen masyarakat termasuk perusahaan leasing untuk bersama-sama membantu pemeritah. Dalam situasi darurat seperti ini, nilai-nilai yangvterkadung dalam Pancasila harus diutamakan. Persatuan dan gotong-royong adalah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.(OL-2)