TNI-Polri akan Dikerahkan untuk Tegakan Social Distancing

GUNA memastikan kedisplinan masyarakat menjalankan social distancing atau menjaga jarak sosial, pemerinrah akan melibatkan TNI, Polri hingga Polisi Pamong Praja (PP) untuk membubarkan kerumunan.

"Ternyata masih banyak pelanggaran tingkat pemahaman dan penghayatan masyarakat tentang situasi ini tidak sama. Maka kemarin rapat gugus tugas jam 12:00 sampe jam 14:30WIB itu memutuskan agar TNI dan Polri ikut turun tangan secara selektif dibantu oleh Satpol PP di daerah untuk melakukan pembubaran terhadap kerumunan orang yang membahayakan," papar Menko Polhukam Mahfud MD melalui video conference, di Jakarta, Senin (23/3).

Menurutnya opsi jaga jarak fisik atau physical distancing yang diambil pemerintah untuk menanggulangi covid-19 atau virus korona sudah final. Sebab piliha lain seperti lockdown dan lainnya tidak dipandang tepat diterapkan di Indonesia.

Opsi apapun, kata dia, pasti memiliki konsekuensi penolakan. Namun physical distancing diharapkan lebih efektif diterapkan di Tanah Air. Bila melanggar, pemerintah akan memberikan sanksi dan itu tengah digodok.

"Penegakan hukum secara selektif itu sudah mulai diputuskan dan aturannya nanti secara prosedural akan di komando oleh BNPB. Kemarin sudah langsung disampaikan ke polri dan TNI agar melakukan itu dan polri sendiri sudah membuat SOP yang nampaknya sudah dijalankan oleh daerah daerah," pungkasnya. (OL-8)