Cegah Penimbunan Sembako, Pemerintah Diminta Bentuk Satgas

WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan langkah preventif penanganan dampak korona terhadap ancaman instabilitas ekonomi dan politik. Salah satunya dengan membentuk tim satgas untuk mengamankan para pelaku penimbunan ketersediaan dan pasokan barang strategis.

"Pemerintah harus membentuk tim satgas penanganan para pelaku yang bertujuan memperkaya diri sendiri dengan sanksi pidana, bahkan jika sudah mengarah ke instabilitas nasional dengan pidana subversif,” ujar Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3).

Baca juga: Menkeu: Dampak Korona Lebih Rumit Dibanding Krisis Ekonomi 2008

Langkah komprehensif ini diharapkan dapat meminimalkan kepanikan dan percepatan penyebaran virus korona. Pada saat yang sama, akan mengantisipasi gejolak karena kepanikan kehabisan stok pangan dan alat medis pelindung diri. 

"Secara berkala, saya minta legislatif dan eksekutif yakni komisi dan kementerian terkait  melakukan koordinasi,” sambungnya.

Ia mengecam keras tindakan pelaku usaha, distributor, pedagang, dan penimbun alat medis pelindung diri dan sembako untuk kepentingan sendiri di tengah kabar merebaknya virus korona di Indonesia.

Ia berpendapat, tindakan yang mereka lakukan tidak saja merugikan dan meresahkan masyarakat, tetapi juga mengacaukan produksi dan pasokan serta instabilitas nasional.

"Pemerintah harus menindak para pelaku secara tegas dan cepat, sebelum kepanikan masyarakat semakin meningkat. Kondisi kedaruratan ini jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan menimbulkan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan politik,” tandasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Bulog, dan BUMN untuk meningkatkan kekuatan stok pangan dan alat medis pelindung diri.

"Melihat situasi ini, saya melihat ada potensi kekurangan dan kenaikan harga sejumlah alat medis pelindung diri untuk mencegah penyebaran virus korona. Pemerintah dan industri harus dengan segera melakukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, meningkatkan produksi sebesar sekitar 50%. Hal itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan, pembelian karena panik, penimbunan, dan penyalahgunaan,” jelas politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu. (OL-6)