Ombudsman: Pengaduan Maladministrasi Masih Tinggi

SEPANJANG 2019, Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan laporan dari masyarakat terkait maladministrasi mencapai 7.903 aduan.

"Bentuk maladministrasi penundaan berlarut masih mendominasi di 2019, yakni 33,62 % atau sebanyak 1.837 pengaduan. Diikuti penyimpangan prosedur 28,97 % atau 1.583 laporan, dan idak memberikan layanan 17,7 % atau 967 pengaduan," papar anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam peluncuran laporan di Jakarta, Selasa (3/3).

Dari total 7.903 laporan, lanjut Ahmad, sebanyak 5.464 laporan telah diregistrasi dan ditindaklanjuti. Adapun sisanya dalam proses pemeriksaan materiil. Terkait substansi laporan, Ahmad mengatakan bidang agraria/pertanahan menduduki peringkat pertama dengan jumlah 865 pengaduan.

Kemudian, disusul bidang kepegawaian sebanyak 749 pengaduan dan bidang pendidikan sebanyak 558 pengaduan. Bidang kepolisian sebanyak 551 aduan, administrasi kependudukan sebanyak 249 dan ketenagakerjaan 184 aduan.

Baca juga: Ombudsman Duga Anies Baswedan tidak Verifikasi Laporan ABS

"Dari sisi instansi terlapor, pemerintah daerah menduduki peringkat pertama sebanyak 2.274 pengaduan. Disusul instansi pusat sebanyak 613 pengaduan. Peringkat ketiga, yaitu kepolisian sebanyak 560. Adapun peringkat keempat ialah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebanyak 517 pengaduan," jelas Ahmad.

Dari sisi sebaran laporan masyarakat sepanjang 2019, terbanyak di Ombudsman Pusat, yakni 1.723 aduan. Kemudian disusul Perwakilan Jakarta Raya sebanyak 551 aduan dan Sulawesi Utara sebanyak 512 pengaduan.

Menurut Ahmad, terjadi penurunan jumlah laporan/pengaduan masyarakat pada 2019, yang disebabkan berkurangnya jumlah investigasi atas prakarsa sendiri Ombudsman. Tepatnya setelah Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 disahkan.

Sejak 2017, mulai terjadi penurunan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Pada 2016, jumlah pengaduan yang ditangani Ombudsman sebanyak 9.078 aduan. Kemudian pada 2017 turun menjadi 8.886 aduan. Turun lagi di 2018 sebanyak 8413 aduan, lalu di 2019 turun menjadi 7.903 pengaduan.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, mengatakan tahun ini pihaknya kembali melakukan Survei Kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2019. Pada 2020, survei kepatuhan akan menjangkau seluruh populasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.(OL-11)