Pemulangan Pengikut ISIS, Pemerintah Siapkan Alternatif

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sudah menyiapkan sejumlah alternatif kebijakan terkait pemulangan mantan pengikut ISIS ke Indonesia.

Dirinya sudah mengadakan pertemuan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Kita sudah membuat alternatif-alternatif yang nanti siang akan dilaporkan ke Presiden," katanya usai rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.

Mahfud menegaskan, pemerintah tak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait isu tersebut. Pasalnya, ada beberapa pertimbangan maupun masukan berbagai pihak yang perlu dipikirkan dampaknya.

“Ada yang mengatakan mereka tidak boleh dipulangkan karena akan seperti virus. Ada yang mengatakan seperti Pak Din Syamsudin, terus Komnas HAM mengatakan itu tugas negara untuk memulangkan mereka. Namun, ada juga yang menolak karena akan mengancam 267 juta orang (masyarakat Indonesia),” paparnya.

Mahfud menjelaskan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan saat ini pemerintah masih menolak rencana tersebut, tentu juga akan menjadi bahan dalam rapat.

"Pastilah (pernyataan Presiden Jokowi) menjadi dasar untuk dibahas. Nanti kan akan dibahas di situ," pungkasnya. (OL-2)