Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru Jiwasraya

KEJAKSAAN Agung membuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini diungkap usai menetapkan Direktur PT Maxima Integra Investama, Joko Hartono Tirto, sebagai tersangka. Hingga kini, penyidikan masih terus berjalan.

"Iya, itu penyidikan berkembang terus ya. Hari ini yang wartawan tunggu dari kemarin baru satu tersangka ya, tersangka lainnya kita tunggu saja ya," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jumat (7/2).

Kamis (6/2) malam, Kejagung menetapkan Joko sebagai tersangka baru kasus megaskandal pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Total tersangka kasus PT Asuransi Jiwasraya menjadi enam orang yakni Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (Tram), Heru Hidayat, Komisaris PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo dan Direktur PT Maxima Integra Investama Joko Hartono Tirto.

"Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup, ada keterkaitan kerja sama yg diduga dilakukan Joko dengan Syahmirwan dan Harry Prasetyo. Intinya adalah tersangka bersama dengan Harry dan Syahmirwan yang telah mengetahui kondisi keuangan PT Maxima Integra Investama, ini saham sudah tidak bisa dikembangkan, kemudian diatur sedemikian rupa," ungkap Hari.

Baca juga:  Kejagung Beberkan Keterlibatan JHT Pada Kasus Jiwasraya

Saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, Joko menemui Harry dan Syahmirwan di 2008 untuk melakukan pemaparan agar kondisi keuangan PT Jiwasraya yang memburuk diperbaiki dengan menjual saham-saham yang telah dibeli di PT Maxima Intergra Grup.

"Bagaimana caranya menjual itu lah yang diduga dilakukan tersangka, keterlibatannya bagaimana mengalihkan saham ke grup PT Maxima Integra Investama tadi dilarikan ke reksa dana dan sebagainya yang diduga melawan hukum," ujar Hari.

Joko diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diduga ada keterkaitan secara bersama-sama dengan tersangka sebelumnya.(OL-5)