Pemerintah dan DPR Bahas Klaim Tiongkok atas Laut Natuna

KLAIM Tiongkok atas perairan Natuna Utara menarik perhatian pemerintah dan DPR. Wakil rakyat, tepatnya Komisi I DPR pun menggelar rapat kerja dengan kementerian dan lembaga terkait. Rapat tersebut berlangsung tertutup.

Hadir pada kesempatan itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI (Pur) Achmad Taufiqoerrochman.

Baca juga: Romahurmuziy Berharap Divonis Bebas

Prabowo menjelaskan agenda kali ini akan membahas polemik klaim Tiongkok atas laut Natuna Utara. Kemudian, isu lainnya tentang pembangunan kekuatan pertahanan dan Bakamla.

"Saya kira (materinya) banyak beberapa masalah. Pasti dibicarakan (soal) Natuna, pembangunan kekuatan, beberapa masalah lain tapi dengan menteri-menteri lain juga kan," singkatnya sebelum masuk ke ruang Komisi I DPR, Komplek DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menegaskan prinsip-prinsip yang dipegang dan dianut oleh Indonesia dalam menghadapi klaim Tiongkok atas perairan Natuna susah sangat jelas. Situasi keamanan di Natuna, Kepulauan Riau, memanas setelah kapal coast guard Tiongkok menerobos teritorial Indonesia.

"Soal Natuna kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan pemanggilan duta besar (Tiongkok). Saya tidak ingin menyampaikan kembali karena semua pernyataan dan prinsip-prinsip kita sudah cukup jelas," ujar Retno dalam acara cocktail reception di Jakarta Pusat, Selasa (7/1) malam. (OL-6)