Martin : DPR Perlu Bentuk Pansus Jiwasraya

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Martin Manurung menjelaskan DPR RI perlu membentuk panitia khusus (pansus) dalam membahas kasus gagal bayar asuransi milik pemerintah yaitu Jiwasraya. Martin menilai, Jiwasraya memiliki 2 kemitraan di DPR yaitu di Komisi VI dan XI.

"Karena Jiwasraya adalah BUMN sekaligus lembaga keuangan, maka tidak mungkin itu hanya wilayah kerja komisi VI. ada komisi XI. karena lembaga keuangan itu terkait dengan komisi XI," tutur Martin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Martin melanjutkan, perlu ada kepanitiaan khusus di DPR dalam membantu Jiwasraya menyelesaikan kasusnya. Prioritas utama DPR ialah memperjelas status keuangan nasabah Jiwasraya dan membantu Jiwasraya untuk mempercepat proses pengembalian uang nasabah.

"Kedua juga bagaimana kita bisa mencari kelemahan dari sistem yang ada sekarang sehingga kasus seperti ini bisa terjadi. gunanya adalah mencegah potensi terjadinya kasus yang serupa di masa depan," ungkapnya.

Martin mengingatkan bahwa pembentukan Pansus sepenuhnya dilakukan untuk mempercepat pengambalian uang nasabah korban gagal bayar Jiwasraya. Bukan untuk konsumsi politis yang dilakukan sebagai pembuat kegaduhan.

"Justru untuk menjamin semua proses ini terselenggara dengan baik on the track," paparnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang terpisah staff khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyerahkan sepenuhnya rencana pembentukan pansus kepada DPR. Dirinya menuturkan pembentukan panja atau pansus bisa mempercepat pengumpulan dana untuk mengatasi gagal bayar Jiwasraya kepada nasabah.

"Dan kami harapkan betul DPR mendukung kami secara politik supaya kementerian BUMN dan Jiwasraya bisa dapat uang cash untuk pengembalian dana nasabah," paparnya. (OL-11)