NasDem Tetap Berkomitmen Demokrasi Tanpa Mahar Politik

PARTAI NasDem tetap berkomitmen untuk membangun demokrasi tanpa mahar politik. Mahar politik dinilai menjadi salah satu pemicu terjadinya praktek korupsi dan bernimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Ali, di sela-sela kegiatan konsolidasi Partai NasDem se Kalsel di Banjarmasin, Sabtu (7/12/2019) malam.

"Partai NasDem lahir di era reformasi dan tetap berkomitmen untuk membangun demokrasi di Indonesia lebih baik tanpa mahar politik," tegasnya di depan ratusan pengurus dan kader Partai NasDem se Kalsel.
           
Menyongsong Pilkada serentak 2020 mendatang, ada 200 an daerah yang akan menggelar pilkada dan Partai Nasdem kembali mengingatkan tentang dampak buruk mahar politik ini. Menurutnya momen Pilkada adalah batu loncatan NasDem untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kiprah partai, melalui edukasi politik yang sehat.

"Untuk mendapat rekomendasi Partai NasDem tidak perlu berkenalan dengan wakil ketua umum, atau pengurus dewan pimpinan pusat Partai NasDem, atau tidak juga harus datang membawa sekoper uang. Karena itu tidak menjadi syarat Partai NasDem," ujarnya.

Partai NasDem akan menyaring calon kepala daerah melalui hasil survey dari 8 lembaga survey. Dari hasil itu, dipilih untuk diberikan rekomendasi usungan partai berdasarkan kriteria yang diharapkan masyarakat. Calon kepala daerah yang diusung adalah putera terbaik, tidak mesti kader partai.

"Kita bisa membaca keinginan publik lewat lembaga survei. Jika sudah tahu tidak berpotensi jangan kita paksakan," tuturnya.

Oleh sebab itu, NasDem berkomitmen menolak mahar politik, meski itu dianggap wajar. Ahmad Ali menegaskan, bagi bakal calon bupati, walikota, dan gubernur  yang melamar ke Partai NasDem agar menyiapkan gagasan perubahan demi mensejahterakan masyarakat. Menurutnya, kepala daerah yang lahir dari kontestasi Pilkada tanpa mengumbar mahar politik akan membawa perubahan besar, dan tak rentan korupsi saat menjabat nanti.

Hal serupa ditegaskan Ketua DPW Partai NasDem Kalsel, Guntur Prawira yang mengedepankan seleksi ketat calon kepala daerah berdasarkan program kerja atau gagasan dan hasil survey elektabilitas calon.

baca juga: Pada 2024 Ada 50% ASN Milenial

Sekretaris Daerah Kalsel, Haris Makkie mengatakan pada 2020 mendatang ada tujuh kabupaten/kota dan provinsi yang akan menggelar pilkada. Konsolidasi Partai NasDem ini juga dihadiri sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) diantaranya Ketua DPP bidang Organisasi dan Keanggotaan Rusdi Masse, Ketua DPP bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah, Ketua Teritori Partai NasDem Kalimantan Syarif Abdullah Alkadrie, serta Ketua Umum DPP Garnita Malahayati Indira Chunda Thita. Agenda safari konsolidasi dan silaturahmi ini digelar, menindaklanjuti hasil Kongres Partai NasDem ke-II di Jakarta yang menargetkan sebagai pemenang di Pemilu 2024. (OL-3)