SEKRETARIS Kabinet Pramoni Anung menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo taat pada konstitusi terkait wacana masa jabatan Kepala Negara.
“Sampai hari ini Presiden sama sekali tidak berpikir itu. Ini juga kalau dibiarkan menjadi kontra-produktif" kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).
Wacana amendemen UUD 1945 terkai masa jabatan Presiden mengemuka belakangan ini dari sejumlah elite politik. Pramono menyebut rencana amendemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora. Ia meyakini Jokowi akan mengikuti aturan Undang-undang yang sudah ada, yakkni masa jabatan presiden maksimal dua periode dan satu periode lima tahun.
“Karena beliau adalah Presiden yang dilahirkan oleh reformasi, sehingga beliau akan taat dan patuh kepada apa yang sudah ada,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, wacana amendemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden ini banyak ditolak oleh parpol-parpol besar di Senayan.
"Bahkan partai-partai pun termasuk partai besar mereka beranggapan bahwa gagasan ini terlalu mengada-ada," kata Pramono.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan ada wacana amendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden di MPR. Selain periode 3x5 tahun, ada juga usulan perubahan masa jabatan menjadi 1x8 tahun. (OL-8)
