Kapolres Harus Tanggap Situasi

JAJARAN Kapolres diingatkan untuk dapat bersinergi melalui komunikasi aktif dengan para pejabat, baik di tingkat daerah tempatnya bertugas maupun tingkat pusat sesuai dengan tupoksinya terkait persoalan keamanan dan hukum.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyampaikan, melalui komunikasi yang baik, para Kapolres akan lebih banyak mengetahui ataupun menyampaikan kondisi terkini di wilayah yang diamankannya. Terlebih dengan dinamika kembali terganggunya situasi Kamtibmas oleh para pelaku berpaham radikal hingga teroris.

"Kapolres harus tanggap terhadap kondisi terkini keamanannya. Bagaimana menjaga keamanan lingkungan jika komunikasi dengan pejabat di daerah ataupun tingkat pusat diabaikan. Sementara itu, yang ingin dikomunikasikan adalah mengenai Kamtibmas di daerahnya," beber politikus NasDem itu.

Sahroni yang juga Bendahara Partai NasDem itu menekankan tanpa adanya komunikasi yang baik dapat berimbas pada pengabaian persoalan hukum ataupun menjadi biasnya arus informasi terhadap sebuah peristiwa kejahatan.

Di sisi lain, Ombudsman menilai surat edaran yang dikeluarkan Polri dan Kejaksaan Agung agar jajaran tidak memeras proyek-proyek di daerah belum cukup. Polri dan Kejaksaan perlu membereskan internal.

Adrianus mengusulkan dengan memaksimalkan kembali penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), baik jajaran Polri maupun Kejaksaan Agung. Polri di tingkatan tertentu atau Kejaksaan Agung dalam kategori II dan I.

"Mereka yang memiliki kekayaan yang jauh di atas kewajaran, maka sebaiknya dipertimbangkan dalam rangka mengisi jabatan tertentu. Kemudian, harus ada juga cara untuk mencegah timbulnya penerimaan gratifikasi," ujar Adrianus.  (Gol/Ant/P-1)