Jelang Kunjungan Kerja Presiden, Mendagri ke Papua

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian bergerak cepat terutama dalam menangani persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tito berangkat lebih dulu bersama Panglima TNI sebelum nantinya Presiden Jokowi tiba untuk melakukan kunjungan kerja di Bumi Cendrawasih itu.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan Tito juga didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Tito berangkat ke Papua usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka dan Rapat Internal di Kemendagri, Kamis (24/10).

"Betul, Pak Menteri sudah bertolak ke Papua bersama Panglima TNI dan Plt Kapolri, dan akan mendampingi kunker Presiden," kata Bahtiar, Jumat (25/10).

Baca juga: Tito Ingatkan Konsekuensi Hukum dan Sinkronisasi Regulasi

Bahtiar, menjelaskan Tito sangat berkepentingan dalam mengawal dan memastikan terjaganya stabilitas keamanan dalam negeri tentunya daerah Papua yang menjadi prioritas pertamanya.

"Sebelum menjabat Mendagri, beliau pernah melaksanakan operasi bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menangani konflik Papua dan tentunya otomatis sudah paham kondisi di lapangan yang pada saat ini beliau juga mendampingi kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi ke Papua," ujarnya.

Bahtiar juga mengutarakan kunjungan kerja Tito bersama Panglima TNI dan Plt Kapolri mendampingi Bapak Presiden tersebut sebagai bentuk perhatian yang sungguh-sungguh Mendagri Tito Karnavian kepada Tanah Papua.

“Bagaimanapun Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila stabilitas politik dan keamanan terganggu di Papua maka akan berpengaruh bagi stabilitas politik dan keamanan secara nasional,” ungkapnya.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Tito untuk menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri, sebagaimana diutarakan saat menyampaikan arahannya dihadapan jajaran ASN Kemendagri dan BNPP pagi sebelum keberangkatannya ke Papua.

Kemendagri, sebagai Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri.

Menurutnya, tanpa stabilitas politik dalam negeri, pembangunan di berbagai sektor tak akan berjalan dengan baik.

"Pasalnya, stabilitas politik dan pembangunan akan saling memengaruhi satu sama lain dan berdampak pada sisi keamanan," pungkasnya.

Tito dalam kunjungannya ditemani Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar. Tujuannya untuk menemani kunjungan kerja Presiden Joko Widodo.

Kemudian, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan Jembatan Holtekam dan bertemu dengan para tokoh masyarakat. (OL-2)