Kejaksaan dan Kemendes PDTT Sosialisasikan Penggunaan Dana Desa

PERAN Korps Adhyaksa dalam mengawal dana desa diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik di bidang tata kelola dana desa oleh pemerintah daerah dan jajarannya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi menyampaikan hal itu di sela-sela acara Sosialisasi Reformasi Birokrasi: Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/10).

Hadir pula Gubernur Kalimantan Timur Irsan Noor dan Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka. Acara tersebut diikuti para pejabat kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri serta pejabat dinas di pemerintahan daerah setempat.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemahaman yang sama antara perangkat pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan aparat penegak hukum, dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa di wilayahnya masing-masing," ujar Anwar.

Senada disampaikan Jan Maringka. Menurut dia, program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan wujud sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian Desa PDTT dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

Tujuan utama program Jaga Desa ialah menjadikan kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat desa, khususnya dalam berkonsultasi dan menyampaikan semua permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Dengan demikian diharapkan dapat dihindari kesan ketakutan bagi kepala desa dalam mengelola anggaran tersebut.

Menurut dia, sangat diperlukan pemahaman bersama bahwa penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani.

“Tujuan penegakan hukum adalah bagaimana menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," kata Jan Maringka.

Kerja sama antara Kejaksaan RI dan Kementerian PDTT di bidang pengawalan pendistribusian dan pemanfaatan dana desa merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sanjoyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo, pada 15 Maret 2018.

Berbagai sosialisasi bersama pun telah diselenggarakan kedua instansi di berbagai daerah, seperti di Yogyakarta, Medan, Bali dan Makassar. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesatuan langkah penanganan berbagai permasalahan pengelolaan dana desa, termasuk penguatan koordinasi dengan aparatur pemeriksa internal pemerintah. (Gol/A-3)