TEPUK tangan riuh di ruang rapat Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari setelah pimpinan rapat Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, mengetukkan palu setelah membacakan hasil voting calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Setuju,” sahut seluruh anggota Komisi III DPR.
Setelah 56 orang anggota Komisi III DPR RI memilih lima capim, yakni Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata (53), Nawawi Pomolango (50), Lili Pintauli Siregar (44), dan Nurul Ghufron (51).
Selanjutnya, Azis Syamsuddin, menggelar musyawarah seluruh fraksi untuk menentukan sosok ketua lembaga antirasuah. Beberapa menit kemudian, Azis mengumumkan bahwa capim Firli Bahuri menjadi Ketua KPK masa bakti 2019-2023. “Setuju,” kata seluruh anggota Komisi III. “Cocok,” ucap beberapa anggota dewan yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu.
Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani menyebut 5 pimpinan terpilih merupakan 5 yang terbaik dari 10 capim KPK yang ada. Erma berharap Firli sebagai ketua mampu meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. “Ini komposisi terbaik,” ujar Erma Suryani seusai voting.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pimpinan DPR telah mengagendakan Rapat Paripurna, Senin (16/9) dengan salah satu agendanya ialah menyetujui lima capim KPK yang dipilih Komisi III DPR.
Inspektur Jenderal Firli Bahuri yang menjadi Ketua KPK siap menjalankan tugas sesuai undang-undang. “Ini tantangan bagi kita semua bagaimana mengemban amanat rakyat,” kata pria yang masih menjabat Kapolda Sumatra Selatan di ruang VVIP Bandara SMB II Palembang, tadi malam.
Menurutnya, terpilihnya dirinya sebagai Ketua KPK merupakan tanggung jawab dunia-akhirat. Dia akan bekerja mengoordinasi, menyupervisi, mencegah, dan memberantas korupsi di Tanah Air. Selain itu, pihaknya akan selalu hadir dalam setiap program pemerintah sesuai kewenangan KPK. “Agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kerugian negara,” pungkasnya.
Ketua KPK periode 2015–2019 Agus Rahardjo menegaskan pihaknya dan seluruh pegawai KPK akan menerima pimpinan baru yang dipilih DPR. “Dari segi pimpinan (baru) kalau sudah disetujui Presiden dan dilantik, tentu KPK tidak akan melawan,” ucap Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.
Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya pimpinan baru KPK kepada DPR. Terkait dengan mundurnya pejabat KPK, Jokowi menyatakan bahwa hal itu ialah hak pribadi setiap orang.
Sebelumnya, Saut Situmorang menyatakan mundur sebagai pimpinan KPK 2015-2019 setelah DPR memilih lima pimpinan baru KPK. Selain itu, penasihat KPK 2017-2020, Mohammad Tsani Annafari, juga mengundurkan diri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap jajaran pimpinan baru KPK dapat bekerja dengan baik dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Menurutnya, pemilihan pimpinan baru KPK sudah sesuai konstitusi. “DPR kan sudah memilih, ya sudah,” kata di JCC Senayan Jakarta, kemarin.
Kejutan
Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar berharap kelima punggawa baru KPK mampu memberikan kejutan dalam kiprah pemberantasan korupsi. “KPK penuh kejutan, kok. Ada orang yang kita anggap tidak terlalu mumpuni ternyata bisa memberikan kejutan. Saya tidak kenal dan paham mendetail (sosok lima pimpinan baru KPK), tetapi saya berharap ada kejutan,” kata Zaenal di Yogyakarta, kemarin. Menurutnya, ada tiga prasyarat untuk menjadi pimpinan KPK. Mereka harus memiliki integritas, kapabilitas, serta akseptabilitas.
Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) meminta semua pihak untuk menghormati lima pimpinan KPK periode 2019-2023. “Mari Kita dukung dan kita kawal mereka yang terpilih. Berikan waktu kepada pimpinan KPK baru menunjukkan kinerja,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, kemarin. (Dhk/DW/Ant/X-4)
