Pemerintah Diminta Tepis Isu Kongkalikong soal Lahan Prabowo

ANGGOTA Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berharap tidak ada deal politik antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto terkait lahan yang akan dijadikan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Ia mengatakan pemerintah segera menepis adanya spekulasi kongkalikong antara pemerintah dengan Prabowo terkait lahan tersebut. Ia mengatakan proses pemindahan ibu kota harus dimulai dengan cara yang terbuka dan tidak untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.

"Saya pikir ini ibu kota negara itu bukan tempat untuk kongkalingkong. Mulai dari awalnya ada masalah saya khawatir nanti ke depannya ada masalah. Makanya, lahannya harus clear perencanaanya," kata Jazilul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Baca juga: Pansel Capim KPK Dihujani Kritik, Istana Bergeming

Jazilul mengaku belum mengetahui secara persis apakah lahan yang dimaksud milik Prabowo atau adiknya Hashim Djojohadikusumo. Hal ini kembali kepada pemerintah dalam memastikan lahan yang akan digunakan.

Nantinya, pemerintah akan mencermati setiap informasi yang diterima terkait lahan itu. Bagaimanapun, DPR, kata ia, yang akan memberikan persetujuan soal pemindahan ibu kota tersebut.

"Apakah sekarang posisinya masih lahannya Pak Hashi. atau tidak atau bagaimana dengan pemerintah ini semuanya ada di ranahnya pemerintah. Tentu DPR nantinya akan memberikan persetujuan atau tidak setuju pemindahan ibu kota," pungkasnya. (OL-8)