Anggota DPR Ingatkan Pihak SMA tidak Katrol Nilai Siswa

ANGGOTA Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, pengkatrolan nilai di rapor yang dilakukan oleh sekolah agar siswanya masuk ke perguruan tinggi akan merugikan siswa. Karena ketika tidak mampu mengikuti tekanan yang dibebankan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswanya yang masuk melalui jalur prestasi, mahasiswa tersebut terpaksa harus dikeluarkan atau drop out.

"Ketika sekolah-sekolah menaikkan nilai siswa, ketika ia jadi mahasiswa, beberapa diantaranya terpaksa harus drop out, karena memang tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar, dan proses perkuliahan di jurusan yang diambil," kata Esti seusai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2019 di Universitas Jambi, Jambi, Kamis (11/7/2019).

Politisi PDIP itu mengatakan adanya keluhan dari perguruan tinggi terkait pengkatrolan nilai oleh sekolah karena selama ini dijadikan acuan penerimaan mahasiswa baru adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5 di SMA dan sederajat.

Baca juga: Komisi V DPR Anggap BPWS belum Maksimal

Ia minta harus ada filter yang dilakukan perguruan tinggi agar tidak semata-mata mengacu pada nilai rapor, tetapi juga akreditasi sekolah, serta prestasi lain di luar akademik.

"Saya kira semua sistem atau peraturan, pasti ada celah. Perlu kesadaran kita bersama untuk berani melakukan kritik terhadap diri sendiri dan berfikir untuk bersama-sama maju demi bangsa dan negara. Agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan, angka partisipasi sekolah serta partisipasi kuliahnya juga bisa lebih bagus," imbau politisi dapil Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta itu.

Sebelumnya Rektor Universitas Jambi Johny Najwan menyampaikan ada tren sekolah di daerah-daerah tertentu memperbaiki rapor agar siswanya bisa masuk kenperguruan tinggi melalui jalur prestasi. Akibatnya ada mahasiswa yang dikeluarkan (drop out) karena tidak mampu mengikuti perkuliahan.

"Karena ada dusta di antara perguruan tinggi dengan sekolah. Ke depan, perlu ada koordinasi agar tidak ada lagi pemalsuan nilai. Karena perguruan tinggi hanya melihat hitam di atas putih atau administrasi saja berdasarkan nilai rapor, sertifikat dan lainnya," pungkas Johny. (RO/X-15)