Ketua DPR RI: Polarisasi di Masyarakat tak Boleh Berlarut-larut

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong semua komunitas bergiat mengakhiri polarisasi masyarakat. Harmoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, menurutnya, harus segera dipulihkan. Memulihkan persatuan dan kesatuan akan menjadikan Indonesia negara yang kuat dan kompetitif.

"Ekses yang mengemuka sejak sebelum dan sepanjang periode tahun politik 2019 adalah polarisasi masyarakat. Dari kampret versus cebong menjadi 01 versus 02. Rivalitas itu nyata-nyata tidak sehat dan juga tidak produktif. Fakta tentang polarisasi masyarakat ini harus disikapi dengan sangat serius dan bersungguh-sungguh," ujar Bamsoet, Senin (1/7).

Baca juga: Jika Hanya Gerindra dan PKS, Oposisi tidak Ideal

Sebagai sebuah kecenderungan yang tidak sehat dan tidak produktif, sambung Bamsoet, polarisasi masyarakat tidak boleh berlarut-larut. Pada gilirannya, polarisasi itu akan berdampak pada ketahanan nasional. Pemerintah, DPR dan semua institusi negara bersama organisasi besar di bidang keagamaan telah menunjukan keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap masalah polarisasi ini.

"Berbagai pendekatan terus diupayakan untuk mengakhir polarisasi.  Namun, tanpa kesadaran, kemauan dan peran serta masyarakat, semua upaya pendekatan itu akan sia-sia. Sebab, pada akhirnya, faktor penentu ada pada kemauan serta niat baik dan tulus semua komunitas di negara ini," tandasnya.

Kini, kata Bamsoet, seharusnya tidak ada lagi rivalitas politik antar-komunitas, karena tahun politik 2019 yang memuncak pada Pilpres-Pileg telah berakhir, dan telah difinalisasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni 2019.

"Biarlah panggung rivalitas politik itu selanjutnya diisi dan dilakoni oleh para politisi sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya masing-masing. Patut untuk diingat dan digarisbawahi oleh semua komunitas bahwa bagi para politisi, tidak ada rivalitas abadi, tidak ada pula musuh abadi dan tidak ada teman atau anggota koalisi yang abadi. Satu-satunya yang abadi dalam politik adalah kepentingan," pungkasnya. (RO/OL-6)