Sandiaga Tuding 94% Pangan Dikuasai Kartel, TKN: Itu Berlebihan

CAWAPRES nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan bahwa 94% pangan di Indonesia dikuasai kartel dan hanya 6% yang dikuasai Bulog. Pernyataan tersebut diungkapkan Sandiaga pada acara silahturahmi dengan Laskar Pangan Dunia.

Menaggapi hal tersebut, Koordinator Gugus Tugas Petani dan Nelayan TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Henry Saragih, menyebut pernyataan Sandiaga itu terlalu mengada-ada.

"Pernyataan tersebut terlalu mengada-ada dan merasa seolah-olah masih dalam masa kampanye Pilpres. Karena pangan itu selain dikelola pemerintah melalui penugasan kepada Bulog. Juga dikelola masyarakat tani dan usaha-usaha kecil yang tidak tergantung ke jaringan perdagangan besar. Dari data yang kami himpun, penguasaan beras yang diperdagangkan lima perusahaan terbesar pedagang beras tidak sampai 1 juta ton atau tidak sampai 3% dari total beras produksi beras sebanyak 32,4 juta ton pada 2018. Artinya mayoritas beras berada di tangan petani dan pedagang eceran," tegas Henry.

Lebih lanjut ia menjelaskan meski kemampuan Perum Bulog menyerap gabah/beras di bawah 10%, penugasan terhadap Bulog telah berhasil memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras di tengah masyarakat.

Baca juga: Sebar Hoaks Kerusuhan 22 Mei, Mustofa Nahrawardaya Ditangkap

Memang benar ada beberapa kebutuhan pokok yang  tergantung ke pasar global akibat dari kesalahan kebijakan ekonomi politik Orde Baru di sektor pertanian seperti untuk gandum, bawang putih, dan kacang kedelai.

Namun, pemerintahan Jokowi selama empat tahun ini telah berhasil menurunkan inflasi dari 8,38% pada 2013 dan 8,36% pada 2014 menjadi 3,35%, 3,02%, 3,61%, dan 3,13% berturut-turut pada periode 2015-2018.

Sekretaris Tim Petani Pemenangan Jokowi-Amin Serikat Petani Indonesia, Heri Purwanto menyatakan, “Klaim saudara Sandiaga tidak dilandasi data, pernyataan tersebut justru mempertanyakan kapasitasnya sebagai seorang pelaku bisnis sekaliber nasional. Jika tidak memahami detail sektor perdagangan komoditas, jangan menyatakan klaim yang tidak dilandasi data.”

Permasalahan pangan pokok selalu menjadi isu yang tidak ada habisnya, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan.

Lebih lanjut Purwanto menegaskan “untuk menyelesaikan polemik dan carut marut sektor pangan, pada periode kedua pemerintahan Jokowi akan direalisasikan pembentukan Kelembagaan Pangan sebagaimana mandat UU No 18 Tahun 2012. Kelembagaan Pangan tersebut nantinya akan memastikan perencanaan pangan, ketersediaan dan keterjangkauan, serta pengawasan terhadap perdagangan pangan pokok yang strategis." (RO/OL-2)