Soal Usulan Kabinet Zaken, Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden

KETUA DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah sepakat bahwa penyusunan final kabinet nantinya diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai presiden terpilih kelak. Itu, kata dia, bakal menjadi hak prerogatif Jokowi.

Ace mengatakan zaken kabinet adalah hal yang positif. Para ahli juga dimungkinkan dari berbagai kalangan, tidak menutup kemungkinan dari partai politik. Namun, peran partai politik tidak bisa begitu saja dikesampingkan.

Baca juga: Real Count TKN dan Situng KPU tak Beda Jauh, 01 Tetap Unggul

"Kami berpandangan bahwa dari kalangan politisi atau partai politik juga banyak yang memiliki kompetensi dan profesionalitas sesuai dengan bidangnya," ujar Ace, ketika dihubungi, Jumat (10/5).

Ia mengatakan bahwa saat ini juga banyak ahli di berbagai bidang yang aktif di partai politik. Ahli yang datang dari kalangan parpol juga bisa berperan besar dalam menopang jalannya pemerintahan. "Peran parpol patut dipertimbangkan dalam menjalankan pemerintahan," tutur Ace.

Adapun sebelumnya, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan Presiden Jokowi membuat kabinet zaken jika terpilih kembali di periode 2019-2024. Hal itu disampaikan oleh anggota Dewan Pengarah BPIP, Syafii Maarif ketika bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Kamis, (9/5) kemarin.

BPIP menilai bahwa pembentukan zaken kabinet dibutuhkan agar presiden lebih berdaulat dan maksimal dalam menentukan tim kerjanya. Ia berharap Jokowi mau mempertimbangkan usul itu bila kelak terpilih. (OL-6)