Pengguna Aplikasi DPR Now! Meningkat

Pengguna aplikasi DPR Now! terus meningkat. Tercatat, aplikasi yang diluncurkan pada Agustus 2018 itu kini telah diunduh sebanyak 9.435.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan jika dirinci lebih lanjut, pada 28 Februari 2019 terdapat 8.861 member, meningkat menjadi 9.036 member pada 10 Maret 2019. Naik lagi menjadi 9.273 member pada 17 Maret 2019. "Pada 24 Maret 2019, menjadi 9.362 member dan mencapai 9.435 member pada 31 Maret 2019," kata Bamsoet di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan bahwa DPR Now! memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk menyampaikan dan memantau pengaduan dari masyarakat. Sebelum menyampaikan keluhan, pengguna harus melengkapi syarat pendaftaran terlebih dahulu. Hal itu akan mempermudah pengawasan dan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

"Sama halnya seperti platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter. Pendaftar aplikasi DPR Now! juga diminta mengisi berbagai kelengkapan data diri. Hal ini agar memudahkan DPR dalam menindaklanjuti aduan yang disampaikan sehingga bisa terjalin komunikasi dua arah antara DPR dan masyarakat," kata Bamsoet.

Baca juga: Samsat Online Nasional Diresmikan

Dia mengatakan mayoritas pengaduan yang ditujukan kepada Komisi X berjumlah 16. Disusul Komisi I, II, dan III masing-masing empat aduan. Besarnya aduan yang masuk ke Komisi X mencakup bidang pendidikan, olahraga, dan sejarah karena masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan pondasi utama bangsa. "Keluhan terbanyak yang datang berkisar soal kualitas perpustakaan," ujarnya.

Selain itu, Bamsoet menyebutkan DPR Now! juga berfungsi sebagai wadah sosialisasi program dan fungsi yang telah dijalankan DPR. Publik juga bisa memantau langsung setiap kegiatan para wakil rakyat parlemen. Ia mengimbau bagi yang belum mengunduh aplikasi DPR Now! agar segera mengakses aplikasi tersebut. Dengan demikian, masyarakat turut berperan aktif mengawasi kinerja lembaga legislatif.

"Sekaligus memastikan kedaulatan rakyat betul-betul dijalankan oleh para wakil rakyat di lembaga legislatif," tutur Bamsoet. (Pro/P-2)