BPN: Pernyataan Amien Rais Bentuk Keprihatinan

DIREKTUR Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sufmi Dasco Ahmad, merespons pernyataan Dewan Pembina BPN, Amien Rais, yang akan mengandalkan kekuatan massa atau people power apabila nantinya diindikasikan ada kecurangan Pemilu 2019.

Dasco menilai apa yang diucapkan Amien Rais merupakan bentuk keprihatinan pada kondisi pemilu saat ini. Itu juga merupakan bentuk masukan pada semua pihak untuk mau mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas.

Baca juga: KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN 74,39%

"Yang diucapkan oleh Pak Amien Rais menjadi masukan ke semua pihak, dan mawas diri, untuk mari kita sama-sama mengawal pemilu yang bersih jujur dan adil, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Amien itu tidak perlu terjadi," ujar Dasco, di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/4).

Dasco mengatakan, bahwa sebenarnya hingga saat ini di tubuh BPN belum ada pembicaraan mengenai langkah apa yang akan dilakukan bila kelak diduga ada kecurangan pemilu. Apakah akan mengikuti prosedur melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atau hanya akan dengan menggunakan kekuatan massa pendukung.

"Kita lihat perkembangan nanti. Kan ada prosedur-prosedur hukum, kita akan rapatkan bersama di BPN. Untuk menyingkapi satu dan lain hal, dalam pelaksanakaan pemilu yang dirasakan tidak memenuhi asas jujur bersih adil" ujar Dasco.

Dasco mengatakan, bahwa apa yang disampaikan Amien juga merupakan bentuk nasehat dari orang yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang politik. Ia juga mengatakan bahwa apa yang kerap disampaikan Amien menjelang pemilu 2019 semuanya memiliki alasan yang kuat.

Sebelumnya, Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais mengatakan bahwa bila nantinya diindikasikan ada kecurangan pemilu, kubunya akan bergerak dengan mengandalkan kekuatan massa atau people power. Ia mengatakan tak akan melakukan protes lewat prosedur yang ditentukan seperti lewar Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan Amien soal people power itu disampaikan saat Apel Siaga 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3). (OL-6)