Senin 18 Maret 2019, 17:44 WIB

Bamsoet: Presiden Jokowi dan DPR Beri Kepastian bagi Honorer

Bamsoet: Presiden Jokowi dan DPR Beri Kepastian bagi Honorer

Istimewa
Ketua DPR Bambang Soesatyo (tengah) saat menerima perwakilan guru honorer se-Bali, NTT, dan NTB, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (18/3).

 

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI sangat concern memerhatikan Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Baik yang berasal dari kalangan guru, tenaga kesehatan, maupun penyuluh pertanian.

Desember 2018, Komisi X DPR RI yang yang membidangi pendidikan telah melakukan rapat kerja gabungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rapat tersebut, DPR RI dan pemerintah sepakat menyelesaikan status THK-II menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Payung hukumnya sudah ada, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman P3K dan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Guru THK-II yang berjumlah sekitar 150.669 diberikan kesempatan mengikuti seleksi tes CPNS. Jika tidak lolos, mereka diberikan kesempatan mengikuti seleksi P3K. Ini adalah solusi terbaik yang bisa diberikan kepada para THK-II, baik yang berasal dari kalangan guru, tenaga kesehatan maupun penyuluh pertanian," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan guru honorer se-Bali, NTT, dan NTB, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (18/3).

Selain para guru honorer, turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Region Bali, NTT, dan NTB Yohanes Mase, Anggota Komisi III DPR RI yang juga menjabat Dewan Pakar ADKASI, Herman Heri dan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini mengajak para tenaga honorer agar jangan mau dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan politik. Adanya klaim sepihak yang menyatakan bisa mengangkat secara langsung tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS), tak lebih hanyalah janji-janji manis belaka.

Baca juga: 3.181 Tenaga Honorer di Cianjur Berhak Ikut Pendaftaran PPPK

"DPR RI selalu terbuka terhadap rakyat. Kita sampaikan apa adanya agar rakyat bisa memahami kondisi yang sebenarnya. Kita tidak ingin memberikan janji-janji manis yang justru bisa melukai hati dan perasaan rakyat. UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan ruang hukum pengangkatan secara langsung tenaga honorer menjadi PNS. Jadi jika ada pihak yang ingin secara langsung mengangkat honorer menjadi PNS, sama saja menabrak UU," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, ada aturan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam UU No. 5/2014 tentang ASN yang tak boleh dilanggar, seperti jenjang usia dan pendidikan untuk dapat menjadi PNS. Misalnya, batas minimal PNS adalah 35 tahun. "Lalu bagaimana dengan nasib THK-II di atas 35 tahun? Jika diangkat menjadi PNS, sama saja melanggar UU," tegas Bamsoet.

Karena itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai solusi melalui P3K yang disepakati DPR RI dengan pemerintah telah memberikan kepastian hukum kepada tenaga honorer terhadap posisi pekerjaan mereka. Tak hanya guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian juga sudah mengikuti seleksi P3K Tahap 1 yang dilakukan pada rentang waktu Februari - Maret 2019.

"Dari catatan setidaknya ada 69.533 Guru THK-II yang memenuhi kualifikasi S1 dan berusia di atas 35 tahun mengikuti seleksi P3K. Jika lolos, mereka akan menerima gaji setara PNS yang baru direkrut. Dengan demikian kesejahteraan mereka juga meningkat," jelas Bamsoet.

Bagi THK-II yang tidak lolos seleksi P3K, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan nasib mereka akan tetap diperhatikan oleh negara. Mereka masih bisa diberi kesempatan bekerja di instansi pemerintah dengan gaji sesuai Upah Minum Regional (UMR) di daerah masing-masing. Sehingga tidak ada lagi tenaga honorer yang dibayar secara tidak layak.

"Jika sebelumnya nasib THK-II selalu digantung, kini DPR RI bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memberikan kepastian. Skema P3K akan memberikan solusi terbaik, khususnya dari segi kesejahteraan. Karena pengabdian dan prestasi mereka selama ini tak boleh dilupakan begitu saja oleh negara," pungkas Bamsoet. (A-1)

Baca Juga

ilustrasi

Aparat Diminta Beri Efek Jera Pelaku Pembunuhan Ketua MUI Labura

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Juli 2021, 08:54 WIB
Kepolisian harus memastikan dapat memberi efek jera kepada...
Antara

Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Diperiksa Terkait Korupsi Masjid Sriwijaya

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Juli 2021, 21:16 WIB
Alex disebut telah menerima uang sebesar Rp2,343 miliar dan Rp300 juta untuk biaya swe...
MI/Ramdani

Jimly Asshiddiqie Sebut Koruptor Masjid Sriwijaya Biadab

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Juli 2021, 21:04 WIB
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan telah menersangkakan enam orang, empat di antaranya telah diseret ke meja...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Atletik Jadi Lumbung Medali

SALAH satu cabang olahraga yang akan sangat menarik untuk disaksikan di Olimpiade 2020 ialah atletik.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya