Kejaksaan Sosialisasikan Pengawalan Dana Desa

Korps Adhyaksa mengapresiasi upaya seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi terkait pendistribusian dan pemanfaatan dana desa. Pengawalan terhadap kebijakan pemerintah yang tertuang dalam program Nawacita sejatinya tetap diutamakan. Demikian pernyataan Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan Samuel Maringka, melalui keterangan tertulis, Rabu (6/3).

"Itu sesuai poin Nawacita pemerintahan Jokowi-Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan de-sa dalam rangka negara kesatuan," ujarnya.

Pernyataan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat itu disampaikan di sela acara Sosialisasi Pengawalan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019, di Medan, Sumatra Utara. Acara itu berlangsung selama tiga hari sejak Selasa (5/3).

Menurut dia, pelbagai praktik penyimpangan dalam pendistribusian dana desa, serta minimnya pemahaman para kepala desa mengenai prinsip pertanggungjawaban keuangan, berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan hukum di masyarakat.

Baca juga: Kejaksaan Ringkus Buron Kasus Korupsi Kredit BPD

Berdasarkan surat JAM-Intel Nomor 1259/D/Ds/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, sambung dia, jajaran kejaksaan di daerah ditekankan untuk aktif mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa. Kebijakan itu diharapkan berjalan tepat sasaran, terutama dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat desa.

Jaksa di wilayah juga wajib membangun koordinasi yang baik dengan aparat pengawasan intern pemerin-tah (APIP), khususnya dalam menyi-kapi permasalahan hukum terkait dana desa. Kejaksaan menginginkan agar hukum dapat ditegakkan tanpa mengabaikan kearifan lokal.

"Mengingat tidak terkoordinasinya dengan baik berbagai fungsi pengawasan, justru dapat berpotensi menimbulkan overpengawasan yang kontraproduktif dengan semangat pemerintah memberdayakan masyarakat desa." (Gol/P-2)